Home » , » Pengertian pph badan pasal 25

Pengertian pph badan pasal 25


Sistem perpajakan Indonesia menganut asas “convenience to pay” yang berarti bahwa Wajib Pajak diharapkan membayar pada saat yang paling menguntungkan bagi dirinya. Prinsip ini mengandung arti bahwa pembayaran pajak dapat mencapai “win-win solution” baik bagi negara maupun bagi Wajib Pajak sendiri. Dengan adanya pembayaran pajak di muka maka Wajib Pajak lebih ringan bebannya dalam membayar beban pajak yang terutang pada akhir tahun dan sebaliknya bagi pemerintah akan ada inflow of cash untuk pembiayaan negara.

Pelunasan pajak terutang dalam tahun berjalan diatur dalam pasal 20 dan 25 Undang-undang PPh dan diatur lebih lanjut dalam PMK255/PMK.03/2008stdtd 208/PMK.03/2009 tentang Perhitungan Besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak opsi, BUMN, BUMD dan Wajib Pajak lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, serta Kep-537/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran pajak Dalam Tahun Berjalan dalam hal-hal tertentu.

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah pelunasan pajak yang nantinya dapat diperhitungkan  dengan pajak terutang tahun bersangkutan atau dengan kata lain dapat dikreditkan terhadap pajak terutang tahun bersangkutan. Pengkreditan itu tidak dapat dilakukan bagi pajak yang bersifat final.
Pada prinsipnya besarnya angsuran tiap bulan PPh badan pasal 25 dalam tahun berjalan didasarkan pada SPT tahunan PPh tahun yang lalu yaitu jumlah pajak terutang tahun lalu dikurangi jumlah PPh dipotong dan dipungut fihak lain dibagi dua belas atau dibagi jumlah bulan perolehan penghasilan . Namun demikian bagi Wajib Pajak tertentu hal tersebut tidak berlaku. Demikian pula apabila terjadi hal-hal tertentu.

Pembahasan mengenai angsuran PPh Pasal 25 ini sudah disampaikan dalam artikel PPh orang Pribadi, namun demikian untuk lebih lengkapnya dalam artikel PPh Badan ini akan dilengkapi dengan beberapa hal yang belum dibahas tanpa menghilangkan masalah yang sudah dibahas sebelumnya. jika belum mengtahuinya kami akan jelaskan secara singkat.

Pengertian PPh Pasal 25

Pengertian PPh Badan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
Perhitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

    Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) - serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP);
    Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

Catatan:   
•    SPT PPh Pasal 25 adalah berbentuk SSP. Dalam PER/22/2008, bagi yang setor PPh pasal 25 pada bank yang online atau bank yang memberikan Bukti Penerimaan Negara, maka SPT PPh pasal 25 tidak perlu dilaporkan lagi. Tetapi bagi yang setor tidak online atau nihil serta setor bukan dalam mata uang rupiah, SPT PPh pasal 25 tetap harus dilaporkan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak