Perjanjian Penghindaran pajak berganda

Perjanjian Penghindaran pajak berganda sebagai sumber hukum 


Suatu perjanjian penghindaran Perpajakan berganda akan dianggap sebagai sumber hukum di suatu negara harus melalui proses ratifikasi atau pengesahan. Proses ratifikasi ini dilakukan atas dasar ketentuan hukum perjanjian internasional di masing-masing negara yang mengadakan perjanjian. Di banyak negara, proses ratifikasi perjanjian penghindaran pajak berganda harus melalui persetujuan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Ketika perjanjian penghindaran pajak berganda sudah diratifikasi oleh suatu negara maka harus diberitahukan kepada negara mitranya. Apabila masing-masing negara telah meratifikasi perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut maka dapat dikatakan bahwa telah terdapat proses pertukaran nota ratifikasi. 


Pada umumnya, ratifikasi perjanjian penghindaran pajak berganda di banyak negara dilakukan melalui persetujuan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen seperti yang dilakukan oleh negara Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Luxemburg, Jerman, Austria, Meksiko, Belanda, Finlandia, Yunani, Spanyol, Swedia, dan Norwegia. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses ratifikasi perjanjian penghindaran pajak berganda tidak melalui persetujuan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), tetapi cukup dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden yang kemudian diberitahukan kepada DPR. Pengesahan perjanjian penghindaran pajak berganda yang tidak melalui persetujuan DPR ini sebenarnya bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyataka perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Apabila terdapat benturan antara perjanjian penghindaran pajak berganda dan undang-undang pajak domestik terhadap ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang terdapat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Alasan yang bisa dikemukakan di sini adalah:
  1. Perjanjian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian pajak internasional yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang tunduk dengan hukum perjanjian internasional. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian penghindaran pajak berganda harus dilaksanakan dengan niat baik (good faith)
  2. Perjanjian pernghindaran pajak berganda pada dasarnya merupakan rekonsiliasi antara ketentuan perundang-undangan domestik masing-masing negara yang mengadakan perjanjian. Selain itu, tujuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda adalah untuk membatasi ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan pajak domestik masing-masing negara. Oleh karena itu, ketika masing-masing negara mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda, dapat diasumsikan, mereka telah sepakat bahwa hak pemajakan mereka berdasarkan ketentuan perundang-undangan domestik dibatasi oleh perjanjian penghindaran pajak berganda.
  3. Perjanjian penghindaran pajak berganda adalah bentuk kompromi masing-masing negara yang mengadakan perjanjian. Oleh karena merupakan sebuah kompromi, apabila terjadi benturan ketentuan, tentunya perjanjian penghindaran pajak berganda yang lebih diutamakan. 
  4. Perjanjian penghindaran pajak berganda pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifaspesialis (leges speciales) terhadap ketentuan umum perpajakan dari negara yang mengadakan perjanjian (lex generalis). Jadi, berdasarkan prinsip “lex specialis derogat legi generali”, kedudukan perjanjian penghindaran pajak berganda berada di atas ketentuan perpajakan domestik.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak