Home » » fungsi pajak bumi dan bangunan

fungsi pajak bumi dan bangunan

fungsi pajak bumi dan bangunan di indonesia
 
fungsi pajak bumi dan bangunan - Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. 
 
tipe pajak properti yg dapat kita ulas pertama kali yaitu Pajak bumi dan Bangunan (PBB). PBB yakni pajak yg bersifat kebendaan dalam makna besarnya pajak terutang ditentukan oleh kondisi sesuatu yakni bumi dan atau bangunan. kondisi subjek tidak ikut tentukan besar nya pajak.

PBB untuk awalnya adalah pajak pusat yg peruntukan penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dgn proporsi tertentu, namun begitu dekat perkembangannya menurut hukum No. 28 th 2009 berkaitan PDRD pajak ini khususnya bidang perkotaan dan pedesaan jadi seutuhnya pajak daerah.

Objek Pajak bumi Dan Bangunan yg Di Kecualikan

Obyek yg dikecualikan yaitu :
  • Digunakan semata mata� buat melayani kebutuhan universal dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yg tak di maksudkan bagi meraih keuntungan, seperti; tempat ibadah, hunian sakit, sekolah, panti arahan, candi, dan lain-lain.
  • Digunakan pada kuburan,
  • Digunakan juga sebagai ruangan penyimpanan peninggalan purbakala.
  • Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain.[7]
  • Dimiliki oleh delegasi Diplomatik kalau asas timbal balik dan sistem umum yg ditentuikan oleh Menteri Keuangan

Subjek Pajak bumi dan Bangunan

  • Yang jadi subjek PBB yakni orang atau badan yg dengan cara kasat mata :
  • mempunyai kuasa atas bumi/tanah, dan/atau;
  • memperoleh keefektifan atas bumi/tanah dan/atau;
  • memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;
  • memperoleh fungsi atas bangunan.
  • Dasar Pengenaan Pajak bumi dan Bangunan
  • Adanya nilai menjual objek Pajak (NJOP) merupakan biaya rata-rata yg diperoleh berasal transaksi jual beli yg berlangsung dengan cara biasa, dan andaikan tak tersedia transaksi jual bayar, NJOP ditentukan lewat perbandingan tarif bersama obyek lain yg sejenis, atau niali perolehan baru atau nilai benda pajak pengganti.
  • Besarnya nilai jual objek Pajak ditetapkan oleh Menteri keuangan tiap-tiap 3 thn sekali, hanya pada daerah tertentu ditetapkan tiap-tiap thn dgn kronologi daerahnya.
  • Dasar rumus pajak ialah sila menjual Kena Pajak yg ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% asal sila menjual Kena Pajak.
  • Besarnya persentase sila menjual Kena Pajak ditetapkan dgn tertib Pemerintah dgn memandangi keadaan ekonomi nasional.

 

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak