Home » » Lebih Hemat Mana? Pajak PT atau Pajak CV?

Lebih Hemat Mana? Pajak PT atau Pajak CV?

pajak PT

 Karakteristis PT   (Naamloze vennotschap)

PT (Perseroan Terbatas) secara lepas dan sederhana diartikan sebagai bentuk usaha berbadan hukum yang kepemilikannya diwakili dalam bentuk sertifikat saham yang dimiliki oleh pihak lain (Badan atau Orang Pribadi). Semakin banyak suatu pihak memiliki lembaran saham makin banyak pula proporsi kepemilikannya didalam PT tersebut, kepemilikan sebuah PT dapat diperjualbelikan dengan cara menjual lembaran-lembaran saham sehingga perubahan kepemilikan dapat dilakukan tanpa harus membubarkan PT itu sendiri. Hal ini menyebabkan usia operasional sebuah PT tidak bergantung pada usia pemiliknya, karena status kepemilikan tersebut dapat dialihkan dengan mudah.

Definisi yang legal tentang PT disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa:
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini (UU No 40/2007) serta aturan pelaksanaannya.”

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT memiliki keleluasaan untuk mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya dengan menjual saham atau menawarkan obligasi (bond) sehingga lebih mudah untuk mengembangkan usaha. Disebabkan karena  statusnya sebagai badan hukum dan teknis kepemilikan yang diwakili oleh lembaran-lembaran saham seperti ini, ketentuan peraturan dan perundang-undangan memandang bahwa pihak yang memiliki bagian di suatu PT dan PT itu sendiri dianggap sebagai dua entitas yang berbeda. Kabar baiknya adalah, jika PT mengalami rugi atau memiliki hutang, maka nilai kerugian atau nilai hutang yang ditanggung pemilik maksimal hanya sebesar proporsi nilai dana yang diinvestasikan kedalam PT tersebut.

Karakteristik CV (Commanditaire Vennotschap)

Karakteristik CV

CV (Persekutuan Komanditer) dapat diartikan secara bebas sebagai bentuk usaha yang didirikan satu orang atau lebih (sekutu pasif) dengan mempercayakan uang/barang sebagai modal kepada satu/beberapa orang lainnya yang dipercaya untuk menjalankan usaha dan bertindak selaku pemimpin (sekutu aktif). Bentuk usaha berupa CV jamak digunakan oleh pengusaha kecil dan menengah (UKM).

Sejauh yang penulis ketahui, hingga saat ini belum ada dasar hukum yang menjelaskan mengenai difinisi resmi mengenai CV, yang terakhir adalah Rancangan Undang-Undang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum yang sempat dibahas di tahun 2013, namun sayangnya tidak masuk didalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Didalam Pasal 1 angka 5 RUU tersebut diatur juga mengenai CV sebagai badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sehingga rujukan mengenai CV dikembalikan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Didalam Pasal 19 ayat (1) KUHD disebutkan bahwa: Mengenai status kepemilikan, CV bersifat kaku, tidak bisa diperjualbelikan seperti halnya PT, hal ini berdampak pada usia operasional sebuah CV yang bergantung pada usia dan kinerja para pendirinya. 

Meski demikian, secara administratif CV lebih sederhana dalam proses pendirian dan pengurusan operasionalnya dibandingkan dengan PT, dan juga modal awal pendirian lebih kecil dibanding PT, tergantung skala usaha yang dipilih (kecil, menengah, atau besar) yang dicantumkan didalam Surat Ijin Pendirian Usaha (SIUP) yang diajukan. Inilah yang menjadikan CV lebih diminati sebagai badan usaha khususnya oleh pelaku UKM.

Perencanaan Pajak Atas CV dan PT

Dari sudut pandang pajak, CV dan PT merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan. Karena definisi badan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008  tentang Pajak Penghasilan telah dengan tegas menyebutkan bahwa “badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer….”. Penghasilan yang diperoleh CV atau PT merupakan Objek Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan CV atau PT yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lantas bagaimanakah teknis perpajakan CV atau PT?  Sama atau berbeda? Mengingat karakteristis antara keduanya yang berbeda sebgaimana dijelaskan diatas.

Perencanaan pajak (tax planning) didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok Wajib  Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisis yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oelh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mangonting, 1999). Tujuan tax planning seperti diutarakan oleh James W. Pratt, Jane O. Bruns dan William N. Kulsrud  dalam buku Individual Taxation 1989 : 1-37) adalah : the obvious goal of most tax planning is the minimazion of the amount that a person or other entity  must transfer to the government.

menjelaskan strategi dalam meminimalkan jumlah beban pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak. Tax Planning adalah unsur  dari Pengelakan Pajak (Tax Avoidance). Jadi Perencanaan Pajak bukan suatu hal yang menentang/melawan ketentuan perpajakan, melainkan dilakukan dengan cara memanfaatkan kebijakan yang sudah ada (tax avoidance) hal ini berbeda apabila dilakukan dengan cara ,melawan ketentuan yang berlaku sehingga dapat diancam dengan tuntutan pidana dibidang perpajakan (tax evasion). Meskipun keduanya berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi tax avoidance adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sebab sudah menjadi dorongan naluriah Wajib Pajak untuk efisien dalam menjalankan usaha/bisnis. Tax Planning dapat dilakukan sejak awal pendirian usaha, yaitu dengann mempertimbangkan pilihan bentuk usaha.

Pada dasarnya tarif yang ditetapkan atas penghasilan yang diterima oleh CV atau PT sama, yaitu tergantung besaran omset yang diperoleh, sebagaimana dijelaskan  melalui skema 1 di bawah.

Perencanaan Pajak bentuk PT

Perencanaan Pajak bentuk PT
 Bentuk usaha berupa PT, sifat dasarnya adalah pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemilik, sehingga terdapat potensi pengenaan pajak berganda ditiap pihak yang menerima penghasilan, dimana penghasilan bagi perusahaan dikenai pajak (PPh Pasal 25/29) begitu pula atas bagian keuntungan (dividen) yang dibagikan ke pemilik (badan/perseorangan) juga dikenai pajak (PPh Pasal 23/PPh Final Pasal 4 ayat (2)), termasuk gaji yang dibayarkan kepada manajemen juga dikenai pajak (PPh Pasal 21). Oleh karena itu, dalam menentukan penghasilan netto fiskal pada PT boleh membebankan biaya gaji sebagai pengurang laba bruto.

Dalam hal PT memiliki sumber penghasilan berupa dividen atas penyertaan modalnya (capital gain) kepada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia bukan termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang nilai penyertaan modal yang diberikan kepada badan usaha tersebut sekurang-kurangnnya 25% dari nilai modal yang disetorkan. Hal ini merupakan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Secara sederhana aspek dasar perpajakan PT yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan tax planning adalah sebagai berikut pada tabel 1 di bawah ini.

No
Pos/Akun
P e n g e n a a n
Pajak
Keterangan
1
Laba Bersih Akhir Tahun
PPh Pasal 29

2
Gaji Manajemen
PPh Pasal 21
-
3
Dividen bagi Pemilik
PPh Pasal 23
Boleh Dibiayakan
4
Biaya Bunga Pinjaman
-
Tidak Boleh Dibiayakan
5
Selisih Lebih Pembayaran Biaya
Bunga Pinjaman dari Pemegang Saham
PPh Pasal 23
-
6
Capital Gain berupa Dividen
-
Bukan Objek PPh sepanjang nilai penyertaan
Minimal 25%

Perencanaan Pajak Bentuk CV

Berbeda dengan CV, aspek dasar perpajakan bagi CV dapat dikatakan lebih sederhana, sebab pada dasarnya CV merupakan pengembangan usaha kemitraan/perseorangan. CV bukan merupakan badan hukum, kekayaan atau aset suatu CV yang diterima pada akhir tahun hanya akan dikenai pajak satu kali saja (PPh Pasal 25/29) sementara atas bagian laba yang diberikan kepada pemilik tidak dikenai pajak dan termasuk non objek PPh sebagaimana telah ditetapkan didalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU Nomor 36 Tahun 2008.

Konsekuensi logis atas penghasilan yang diterima oleh manajemen sebuah CV adalah tidak dianggap sebagai gaji, karena secara hukum mereka tidak menerima gaji dari CV melainkan hanya berupa bagian laba, sehingga gaji yang dibayarkan pada manajemen sebuah CV tidak boleh dibebankan sebagai biaya sebagaimana disebutkan didalamPasal 9 ayat (1) huruf j UU Nomor 36 Tahun 2008.

Terkait modal pada CV, besaran  nilainya sangat tergantung pada nilai yang disetorkan  oelh sekutut komplomemter (pasif) sehingga kekurangan modal yang terjadi jika sudah tidak kemungkinan dapat dapat berasal dari pihak ketiga. Konsekuensi yang muncul berupa pembayaran bunga secara periodik  merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari laba bruto, namun yang perlu diperhatikan adalah jika pihak pemberi pinjaman merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan besaran nilai yang dibayarkan melebihi jumlah biaya bunga wajar, maka selisih lebihnya tidak boleh dikurangkan untuk menghitung penghasilan netto sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Atas hal semacam ini maka selisih lebih tersebut termasuk dalam definisi Dividen yang diatur dalam  penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 1 yaitu: pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berbeda dengan PT, dalam hal CV menerima Dividen atau bagian laba dari dana yang ditanamkan di bidang usaha yang berkedudukan di Indonesia, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut termasuk Objek Pajak Penghasilan yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% (cfm PP Nomor 19 Tahun 2009 dan PMK-110/PMK.03/2010) bila penerimanya adalah Orang Pribadi atau PPh Pasal 23 sebesar 15% bila penerimanya adalah badan tanpa melihat besaran penyertaannya. Secara sederhana aspek dasar perpajakan CV yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan tax planning adalah sebagai berikut lihat tabel 2 di bawah ini.


No
Poa/Akun
P e n g e n a a n
Pajak
Keterangan
1
Laba Bersih Akhir Tahun
PPh Pasal 29
-
2
Gaji Manajemen
-
Bukan Objek PPh & Tidak
Boleh Dibiayakan
3
Bagian Laba bagi Pemilik
-
Bukan Objek PPh & Tidal
Boleh Dibiayakan
4
Biaya Bunga Pinjaman
-
Boleh Dibiayakan
5
Selisih Lebih Pembayaran Biaya
Bunga Pinjaman dari Hub. Istimewa
PPh Pasal 23
-
6
Capital Gain berupa Dividen
PPh Pasal 23
-

Dari gambaran singkat mengenai aspek dasar perpajakan baik untuk PT maupun CV, untuk melakukan tax planning yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah menjadi lebih mudah untuk dianalisis.

Simulasi Penghitungan Beban Pajak

Berikut disajikan ilustrasi perhitungan pajak untuk CV dan PT untuk melihat beban pajak yang timbul dan mengidentifikasi kemungkinan hasil tax planning yang lebih efisien. Dalam contoh ini disebutkan sebuah Perusahaan ABC bergerak disektor jasa dengan rincian omset dan biaya tahun 2014 sebagai berikut:


Omset (Rp)
:
:
75.000.000.000,00
Beban Usaha (Rp, 60% dari omset)
:
:
45.000.000.000,00
Gaji Direktur
:
      450.000.000,00
Laba Usaha (Rp)
:
:
29.550.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak
:
:
29.550.000.000,00
PPh Pasal 29=25% x Rp29.550.000.000,00
:
  7.387.500.000,00
Laba Bersih Setelah Pajak (Net Income After Tax)
:
22.162.500.000,00


Omset (Rp)
:
:
75.000.000.000,00
Beban Usaha (Rp, 60% dari omset)
:
:
 45.000.000.000,00
Gaji Direktur
:
                               -
Laba Usaha
:
:
30.000.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak
:
:
30.000.000.000,00
PPh Pasal 29=25% x Rp30.000.000.000,00
:
  7.500.000.000,00
Laba Bersih Setelah Pajak (Net Income After Tax)
:
22.500.000.000,00

Catatan :   
  • Perusahaan ABC pada Desember 2014 menerima dividen senilai Rp250.000.000,00 atas kepemilikan saham di PT DEF dengan nilai penyertaan 17% dan menerima dividen senilai Rp180.000.000,00 atas kepemilikan saham di PT JKL dengan nilai penyertaan 27%
  • Perusahaan ABC pada Desember 2014 juga menerima bagian laba dari CV GHI sebesar Rp100.000.000,00 atas penyertaan modal sebesar 10%
  • Perusahaan menanggung PPh 21 atas Gaji Direktur Jenderal yang memberikan
  • 40% dari Net Income After Tax (NIAT) akan dibagikan kepada pemegang saham (perseroangan) sebagai dividen/bagian laba untuk pemilik, lihat tabel 5 dibawah ini.



Objek /
Keterangan
PT
CV
Jenis Pajak
Nilai Pajak (Rp)
Jenis Pajak
Nilai Pajak
Penghasilan Kena Pajak
PPh 29
Rp7.387.500.000,00
PPh 29
Rp7.500.000.000,00
Gaji Direktur
PPh 21
Rp74.400.000,00
-
-
Dividen/Bagian Laba
Pemilik Perusahaan
PPh 4
Ayat (2)
Rp886.500.000,00
-
-
Capital Gain (Dividen/
Bagian Laba di PT DEF)
PPh 23
Rp37.500.000,00
PPh 23
Rp37.500.000,00
Capital Gain (Bagian Laba
Bagian Laba di PT JKL)
-
-
PPh 23
Rp27.000.000,00
Capital Gain (Bagian Laba
Di CV GHI)
PPh 23
Rp10.000.000,00
PPh 23
Rp10.000.000,00

Perhitungan Gaji netto Direktur, lihat tabel 6 di bawah ini.
 
Keterangan

Jumlah Gaji
:
Rp450.000.000,00

PTKP (K/3)
:
  Rp32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak
:
Rp417.600.000,00

Perhitungan PPh 21
:
5% x Rp50.000.000,00
15% x Rp200.000.000,00
25% x Rp 167.600.000,00
Rp2.500.000,00
Rp30.000.000,00
Rp41.900.000,00
Jumlah PPh 21 Terutang
Rp74.400.000,00

 

Perhitungan PPh 23 atas Dividen/bagian Laba, lihat tabel 7 di bawah ini.
Keterangan
Nilai (Rp)
Bagian Laba/
Dividen Pemilik
(Rp, 40%)
Jenis Pengenaan
Nilai
Pengenaan (Rp)
Jumlah NIAT PT
Rp22.162.500.000,00
Rp8.865.000.000,00
PPh Pasal ayat (2)
(10%)**
Rp886.500.000,00
Jumlah NIAT
CV
RP22.500.000.000,00
Rp9.000.000.000,00
Bukan Objek Pajak
-

*) Ditanggung oleh Penerima
**) Dividen yang diterima OP dikenai PPh Final 4 ayat (2) 10% menurut PP Nomor 16 Tahun 2009

Perhitungan PPh 23 atas Capital Gain, lihat tabel 8 di bawah ini.
                                                                                               Tabel 8
Pemberi Dividen/
Bagian Laba
Nilai
Penyertaan
CV
PT
Keterangan

Nilai
Keterangan
N i l a I ( Rp ) /
Keterangan
PT DEF
(Rp250.000,00)
17%
PPh 23
Rp37.500.000,00
PPh 23
Rp37.500.000,00
PT JKL
(Rp180.000.000,00)
27%
PPh 23
Rp27.000.000,00
Bukan Objek
PPh
Penyertaan >=
25%
CV GHI
(Rp100.000,00)
10%
PPh 23
Rp10.000.000,00
PPh 23
Rp10.000.000,00

Perhitungan Beban Pajak Akumulatif, lihat tabel 9 di bawah ini.
                                                                                                   Tabel 9
Jenis
Bentuk
Usaha
PPh 29
PPh 21
PPh 23
PPh 4 Ayat (2) cfm
PP No 16 Tahun
2009
Total Beban
Pajak
PT
Rp7.387.500.000,00
Rp74.400.000,00
Rp47.500.000,00
Rp886.500.000,00
Rp8.395.900.000,00
CV
Rp7.500.000.000,00
-
Rp74.500.000,00
-
Rp7.574.500.000,00
Omset
Rp75.000.000.000,00
Persentase Beban Pajak PT Terhadap Omset (CTTOR-PT)
11,20%
Persentase Beban Pajak CV Terhadap Omset (CTTOR-CV)
10,10%
Selisih Penghematan Pajak Melalui CV
1,10%

Dari analisis diatas dapat kita lihat bahwa CTTOR CV lebih rendah sebesar 1,10% dari pada PT, hal ini berarti apabila dengan aktivitas bisnis sama dan sumber pendapatan yang sama pula, bentuk usaha berupa CV dapat menawarkan penghematan pajak sebesar Rp 821.400.000,00,00 (1,10% dari omset senilai Rp75.000.000.000,00). Sementara jika perusahaan hanya mendapat penghasilan dari operasional bisnis saja tanpa capital gain, maka dengan memilih bentuk usaha CV penghematan dapat ditekan hingga 1,07% daripada bentuk usaha berupa PT.

Memilih bentuk usaha baik itu CV atau PT merupakan salah satu pertimbangan yang sejak dini seharusnya dipikirkan sebelum menjalankan kegiatan usaha. Karakteristis keduanya berbeda sehingga menimbulkan teknis dan tata cara yang berbeda pula. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa badan usaha berbentuk CV memiliki tingkat efisien/penghematan pajak lebih tinggi dari pada PT, hal ini dikarenakan bentuk CV memiliki struktur yang lebih sederhana dan tidak adanya pemisahan antara kekayaan pemilik dengan CV itu sendiri, sehingga atas kegiatan bisnis yang dilakukan CV masih dianggap satu kegiatan yang dijalankan oleh pemilik. Berbeda dengan PT yang sudah menjadi sebuah dasar hukum. Sebuah PT memiliki struktur yang lebih kompleks dan status kepemilikan yang fleksibel serta usia operasionalnya yang dapat melebihi usia dari pendirinya sendiri. Memutuskan bentuk usaha yang dipilih adalah penting dalam rangka melakukan efisiensi beban pajak yang muncul dikemudian hari. Namun, bentuk usaha bukanlah satu-satunya dasar pertimbangan. Sebab meskipun didasari bahwa beban pajak sebuah PT lebih besar daripada sebuah CV, beberapa pengusaha lebih memilih mendirikan PT dibandingkan CV. Artinya, ada keunggulan lainnya yang patut dipertimbangkan selain efisiensi pajak.



0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak