Home » » Menyiasati Kontroversi Tax Amnesty

Menyiasati Kontroversi Tax Amnesty

Anggap bahwa jarak antar generasi manusia adalah 35 tahun, maka jika jadi diilakukan tahun ini, dalam rentang waktu kurang dari satu generasi, DPJ akan  telah melakukan dua kali Tax Amnesty. Pertama adalah tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 dan kedua tahun 2008 yang dikenal dengan istilah Sunset Policy. 

Kontroversi Tax Amnesty

Hal ini memang akan menjadi inkonsisten dengan pemikiran sejumlah pakar, diantaranya pemikiran Professor Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger  dalam karya mereka “Tax Amnesty in Switzerland and Around The World” yang menyarankan agar Tax Amnesty sebaiknya dilakukan satu kali saja dalam satu generasi (once per generation). 

Meskipun demikian wacana Tax Amnesty tetap bergulir di banyak lini, muali dari internal DJP hingga pihak eksternal (legislatif dan pengamat).
Sinyal untuk menerapkan Tax Amnesty memang semakin menguat semenjak beberapa gebrakan DPJ urung direalisasikan di tahun ini. 

 Contohnya saja yang kini sedang ramai dibahas adalah penolakan secara masif atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 yang membuat DPJ gagal melihat data Deposan yang dipegang pihak Perbankan. Selain itu, klaim soal belum tersentuhnya koruptor/pengemplang pajak yang mencuci harta dan menyimpannya diluar negeri dalam jumlah fantastis sampai lebih dari Rp1000,- triliun juga membuat isu Tax Amnesty kian mengemka. 

Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dikutip oleh sebuah harian berkata:”Tak ada cara menarik pajak di luar negeri selain pengampunan”. Bahkan disebutkan bahwa saat ini DPJ telah menyelesaikan skema pengampunan pajak sebelum dijadikan Undang-Undang. 

Ditambah pula lambatnya realisasi pencapaian target penerimaan yang sampai periode Juni 2015 masih dikisaran 33,7% maka opsi Tax Amnesty menjadi jalan pintas ditengah bayang-bayang tingginya target penerimaan. Namun demikian, Tax Amnesty seharusnya tidak boleh dimaknai semata soal pengamanan target penerimaan atau kepentingan jangka pendek saja. Tax Amnesty membawa konsekuensi yang lebih besar dari itu: Kontroversi bahwa Tax Amnesty adalah kebijakan yang sarat bonus.

Dalam Belitan Kontroversi Tax Amnesty

Tax Amnesty
Tax Amnesty jelas memang membawa kontroversi. Akan ada pertanyaan seputar  keadilan dan penghargaan terhadap Wajib Pajak yang selama ini patuh, namun minim apresiasi. Akan ada nada miring soal bagaimana mungkin Wajib Pajak yang selama ini nakal justru diberi pengampunan berupa penghapusan utang pajak (pokok dan/atau sanksi administrasi)dan dibebaskan dari segala tuntutan pidana dibidang perpajakan. 

Beberapa waktu lalu sebuah harian nasional terkemuka di negeri ini bahkan sempat mewanti-wanti jangan sampai Tax Amnesty membuat DPJ bak dealer mobil yangmembri diskon plus hadiah rumah mewah. Hal yang dimaksud ini berarti jangan sampai Tax Amnesty justru memberikan keuntungan tak seberapa bagi negara ketimbang pengampunan begitu besar yang  diberikan. DPJ harus bersiap menghadapi serangan tersebut dengan menjamin bahwa Tax Amnesty diberikan sehubungan dengan konsep Tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak.

Citra soal komitmen penegakan hukum yang tegas oleh DPJ harus dengan lugas dibangun pasca Tax Amnesty untuk menyampaikan pesan bahwa jika momentum Tax Amnesty diabaikan, maka pendekatan pembinaan tidak akan lagi digunakan melainkan langsung dalm bentuk penegakan hukum. 

Hal ini menjadi penting sebab jika kesan ini gagal dibangun sejak dini, ada kecenderungan Wajib Pajak akan enggan mengikuti Tax Amnesty karena berharap pengampunan yang sama dalam beberapa waktu yang akan datang.

Jika dikembalikan kepada tujuan dasarnya, Tax Amnesty, sebagaimana disebutkan oleh Darussalam dalam Majalah Inside Tax edisi Desember 2014, dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk 1)  pengamankan penerimaan pajak dalam jangka pendek 2)   meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dimasa yang akan datang 3)  mendorong repatriasi modal atau aset dari luar negeri dan 4)   transisi ke dalam sistem perpajakan yang baru. 

Keempat tujuan tersebut merupakan tujuan yang sejalan dengan peran dan fungsi DJP dan sangant relevan di tengah stagnasi pencapaian target penerimaan dalam satu dekade belakangan ini. Semangat rekonsiliasi hubungan dan perilaku Wajub Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka terkandung didalam tujuan itu. Namun, tujuan tersebut hanya akan menjadi retorika belaka manakala DJP tidak bisa memanfaatkan momentumgaung Tax Amnesty nantinya.

Baca: tarif pph badan

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak