Home » » pengertian pajak penghasilan pribadi

pengertian pajak penghasilan pribadi

di indonesia banyak sekali mengenai istilah pajak ada pajak pph badan, pajak pph 21, pph 25 dll namun dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Pajak penghasilan pph 21 atau yang lebih di kenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.
pajak penghasilan pribadi


Nah di indonesia sendiri untuk UU perpajakan selalu berubah-ubah ntah atas dasar apa pihak dari pemerintah selalu update praturan tersebut. dalam pajak penghasilan pribadi pun sama mengalami update peraturan yakni mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

pada aturan yg baru tertera, yg bertanggung jawab laksanakan pemotongan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yaitu pemberi kerja, bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, yg membayarkan upah, gaji dan sejenisnya pada wujud apapun sepanjang menyangkut dgn komitmen atau jabatan, jasa, dan aktivitas; dana pensiun, badan pelaksana jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yg menyetor uang pensiun dengan cara berkala dan tunjangan hri lanjut usia atau jaminan hri tua; orang pribadi yg melaksanakan kegiatan bisnis atau pekerjaan lepas serta badan yg setor upah, gaji atau pembayaran lain dgn keadaan tertentu dan pelaku kegiatan, termasuk juga badan pemerintah, organisasi yg bersifat nasional dan universal, aliansi, manusia pribadi juga badan yang lain yg mengakibatkan gerakan, yg menyetor upah, hadiah, atau penghargaan pada wujud apapun bagi kudu Pajak orang pribadi menyangkut bersama satu buah aktivitas. 

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak