Home » » Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum

Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum

Untuk mengetahui siapa yang dimaksudkan dengan Penuntut Umum, kita dapat mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undangini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kewenangan penuntut umum untuk menghentikan suatu penuntutan dalam tindak pidana di bidang Perpajakan mengacu pada Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang KUP yang berbunyi:
“ penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya  penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana.”

Sebagaimana dikatakan oleh Adrianto Dwi Nugroho dalam bukunya yang  berjudul Hukum Pidana Pajak Indonesia.”dari pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa penuntutan tindak pidana perpajakan juga dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Dalam hal ini, adalah ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang relevan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab XV tentang penuntutan yang diatur dalam Pasal 137-144 KUHAP.” Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, penuntut umum berrwenang untuk menghentikan penyidikan jika:
  1. Tidak terdapat cukup bukti; atau
  2. Peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
  3. Perkara di tutup demi hukum:
  4. Asas Nebis in Idem;
  5. Tersangkanya meninggal dunia;
  6. Peristiwanya telah daluwarsa.  
Alasan penghentian penuntut sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP ini tidak berbeda dengan dengan alasan penghentian penyidikan yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Tersangka yang penuntutannya dihentikan juga tidak hanya sebatas Wajib Pajak saja (melainkan termasuk pula kelompok Fiskus dan kelompok pihak lainnya). 

Yang membedakan adalah jika pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP penghentian dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan sedangkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP penghentian dilakukan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan. Hal ini berarti bahwa penghentian penuntutan ini hanya dapat dilakukan jika perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.

Kewenangan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan adalah salah satu dari sekian banyak wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, yang menguntungkan bagi tersangka tindak pidana. Dikatakan menguntungkan karena dengan dihentikannya penyidikan atau penuntutan, maka tersangka terlepas dari ancaman sanksi pidana yang membayang-bayanginya. 

Untuk itu walaupun wewenang ini adalah wewenang penyidik, penuntut umum dan Jaksa Agung, tidak ada salahnya bagi kita untuk memahami wewenang yang satu ini. Dari apa yang telah penulis coba sampaikan pada bagian 1 dan bagian 2, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
  1. Penghentian penyidikan adalah salah satu dari sekian banyak wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik. Berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penghentian penyidikan ini diatur dalam Undang-Undang KUP dan KUHAP.
  2. Terdapat perbedaan mengenai keadaan/dasar yang menyebabkan dihentikannya suatu penyidikan antara Undang-Undang KUP dengan KUHAP. Undang-Undang KUP menyebutkan terdapat 4 (empat) keadaan/dasar yang dapat menyebabkan suatu penyidikan dihentikan sedangkan KUHAP menyebutkan 3 (tiga) keadaan/dasar yang diatur dalam KUHAP (penghentian demi hukum) kemudian dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga), yaitu: karena asas Nebis ini Idem, peristiwanya telah daluwarsa dan tersangkanya meninggal dunia.
  3. Adanya perbedaan mengenai keadaan/dasar yang meyebabkan dihentikannya suatu penydikan antara yang diatur dalam Undang-Undang KUP dengan yang diatur dalam KUHAP menyebabkan kewenangan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menjadi sulit untuk dipahami, bahkan jika pemahaman akan kewenangan yang satu ini keliru dalam penerapannya, maka akan merugikan tersangka yang seharusnya telah dihentikan penyidikannya.
  4. Dalam Undang-Undang KUP kewenangan penghentian penydidikan tidak hanya diberikan kepada penyidik (Pasal 44 ayat (2) huruf j), kewenangan ini, diberikan pula kepada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 44B Undang-Undang KUP.
  5. Kewenangan penghentian penyidikan yang dimilikim oleh penyidik ternyata memiliki perbedaan dengan kewenangan penghentian penyidik yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Terdapat 2 (dua) perbedaan yang mendasar antara masing-masing kewenangan ini. Perbedaan pertama: terletak pada keadaan/dasar dilakukannya penghentian penyidikan; Perbedaan kedua : terletak pada subjek yang penyidikannya dihentikan (Lihat Tabel 1, pada halaman 39).
  6. Adannya perbedaan yang mendasar antara masing-masing kewenangan sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, membawa konsekuensi terhadap utang pajak sebagai beriktu:
  7. Pada penghentian penyidikan yang diberikan oleh penyidik: 
  8. Penghentian penyidikan karena keadaan/ dasar tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan tersangkanya meninggal dunia masih dapat diterbitkan surat ketetapan pajak. Hal ini menandakan bahwa utang pajak masih terutang dan dapat ditagih;
  9. penghentian penyidikan karena keadaan/ dasar peristiwanya telah daluwarsa, maka tidak dapat diterbitkan surat ketetapan pajak. Hal ini menandakan bahwa utang pajak masih terutang dan dapat ditagihkan lagi.
  10. Pada penghentian penyidikan yang diberikan oleh Jaksa Agung, utang pajak wajib telah dilunasi baik yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
  11. Adanya kewenangan penghentian penyidikan yang diberikan oleh Jaksa Agung hanya kepada Wajib Pajak menempatkan posisi/kedudukan Wajib Pajak tidak sejajar dibandingkan dengan kelompok Fiskus dan kelompok pihak lain (lihat tabel 1 [point subjek yang penyidikannya dihentikan]). Bagaimana tidak jika Wajib Pajak memiliki hak/kesempatan untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sedangkan kelompok Fiskus dan kelompok pihak lain tidak memiliki hak/kesempatan ini. Untuk itu dalam penerapan penghentian penyidikan yang diberikan oelh Jaksa Agung ini sebaiknya tidak hanya kepentingan penerimaan Negara saja yang menjadi bahan pertimbangan, melainkan pula tetap harus menjunjung tinggi prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (equity bepore the law).
  12. Jika penyidik memiliki kewenangan menghentikan penyidikan berdasarkan keadaan/dasar bagaimana dimaksud dalam rangka 2 di atas pada tahap penyidikan, penuntut umum (jaksa) memiliki kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan keadaan-keadaan/dasar-dasar tersebut pada tahap penuntutan.
  13. Kewenangan menghentikan penuntutan ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang KUP yang pada intinya menyebutkan bahwa penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian kewenangan penuntutan ini dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan ini kepada penuntut umum.
  14. Penghentian penuntutan ini dapat diberikan baik kepada kelompok Wajib Pajak, Fiskus dan pihak lain asalkan perkara belum dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak