Home » » Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Pengertian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Undagn-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disingkat “Undang-Undang KUP”) memberikan wewenang menghentikan penyidikan kepada :
  1. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan (lihat Pasal 44 ayat (2) huruf j Undang-Undang KUP);
  2. Jaksa Agung (lihat Pasal 44B Undang-Undang KUP).
Untuk mengetahui siapa yang dimaksudkan dengan Jaksa Agung, kita dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Kejaksaan”). Dalam Pasal 18 Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan, pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.



Kewenangan pengertian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan selain diberikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, kewenangan tersebut diberikan pula kepada Jaksa Agung berdasarkan permintaan Menteri keuangan (lihat Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). 

Berbeda dengan kewenangan penghentian penyidik oleh penyidik yang mana keadaan/dasar dari penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan ntindak pidana dibidang perpajakan, peristiwanya telah daluwarsa, dan tersangkanya meninggal dunia. Penghentian Penyidik oleh Jaksa Agung diberikan semata-mata demi kepentingan Negara.

Pada bagian 1 telah diulas kewenangan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dimiliki oleh penyidik, dan keadaan atau dasar yang menyebabkkan dihentikannya suatu penyedikan oleh penyidik. Pada bagian ini penulis hendak mengulas kewenangan penghentian penyidikan yang dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP. Pasal 44B Undang-Undang KUP menyebutkan:
  1. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
  2. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud (1), hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
Meskipun bunyi ketentuan Pasal 44B Undang-Undang KUP tidak menjelaskan bagaimana mekanisme penghentian penyidikan yang satu ini, mekanisme/tata cara permintaan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ini dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara (untuk selanjutnya disebut “PMK 129/2012”).

Berbeda dengan keadaan/dasar penghentian penyidikan yang dimiliki oleh penyidik, keadaan/dasar penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung adalah karena adanya permintaan dari Menteri Keuangan. Hal ini jelas-jelas tertuang dari bunyi ketentuan Pasal 44B Undang-Undang KUP. Namun, bagaimana atau mengapa Menteri Keuangan sampai meminta kepada Jaksa Agung untuk enghentikan penyidikan? Hal ini disebutkan semata-mata hanya karena kepentingan penerimaan Negara. 

Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK 129/2012, Menteri Keuangan berrwenang memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan tertulis dari Wajib Pajak yang mengajukan penghentian penyidikan. Dalam memberikan keputusannya, Menteri Keuangan terlebih dahulu mempertimbangkan hasil penelitian dan pendapat dari Direktur Jenderal Pajak. 

Dari bunyi ketentuan Pasal 7 PMK 129/2012 diketahui bahwa penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung diawali oleh adanya permohonan tertulis dari Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak (lihat juga Pasal 2 ayat (1) PMK 129/2012. 

Permohonan ini dibuat secara tertulis oleh wajib Pajak dan dilampirkan pernyataan tertulis yang berisi pengakuan bersalah serta bukti tertulis mengenai penyerahan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account.

Hal ini adalah salah satu yang membedakan antara wewenang penghentian penyidikan yang ada pada penyidik dengan wewenang penghentian penyidikan yang ada pada Jaksa Agng. Berikut di bawah ini ringkasan tabel perbandingan perbedaan antara wewenang penghentian penyidikan ada pada penyidik dengan wewenang penghentian penyidikan yang ada pada penyidik dengan wewenang penghentian penyidik yang ada pada Jaksa Agung lihat tabel disamping.
 
                       Pasal 44A Undang-Undang KUP
                 Pasal 44B Undang-Undang KUP
        Keadaan/Dasar dilakukannya penghentian penyidikan:
       Tidak terdapat cukup bukti;
·        Peristiwanya bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
·        Peristiwanya telah daluwarsa
·        Tersangkanya meninggal dunia.
·        Adanya permohonan penghentian penyidik, pengakuan bersalah dari wajib yang bersangkutan serta pelunasanutang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan; dan
·        Kepentingan penerimaan Negara.
Subjek yang penyidikannya dihentikan
Ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan
Perundang-perundangan dibidang perpajakan dapat berlaku
Bagi:
1.      Wajib Pajak
(lihat penggunaan kata setiap orang dalam ketentuan pasal 38, 39, 39A, dan Pasal 43 Undang-Undang KUP). Kata setiap orang yang digunakan dalam Undang-Undang KUP dimaksudkan mengacu pada Pengusaha Kena Pajak dlam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak pertambahan Nilai atas Barang Mewah (lihat Pasal 39A Undang-Undang KUP: setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak); dapat juga mengacu pada Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (lihat: Pasal 39A Undang-Undang KUP: setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak…)
2.      Fiskus
Istilah fiskus merujuk pada pegawai pajak, pejabat pajak, pegawai pajak, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (lihat Pasal 34, 36A, 41 Undang-Undang KUP). Yang termasuk dalamkategori pejabat yang berwenang ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengandilan Pajak adalah Direktur Jenderal Pajak , Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.      Pihak Lain
Pihak lain sebagai subjek yang penyedikannya dapat dihentikan berdasarkan pasal 44A Undang-Undang KUP adalah pihak-pihak selain kelompok Wajib Pajak dan kelompok Fiskus di atas, yang dalam melaksanakan usahanya berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan orang lain (lihat pasal 35, 35A, 41A, 41B, 41C, 43 Undang-Undang KUP). Pihak lain yang dapat masuk kategori ini antara lain: akuntan public, notaries, konsultan pajak, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya.
4.      Hanya Wajib Pajak

 

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak