Home » » Penghentian Penyidikan Perpajakan

Penghentian Penyidikan Perpajakan


Menurut hemat penulis, keadaan/dasar penghentian penyidikan menurut Pasal 44A Undang-Undang KUP (yang dilakukan oleh penyidik) lebih dikarenakan adanya keadaan/peristiwa yang menurut hukum suatu penyidikan harus dihentikan sedangkan penghentian penyidikan menurut Pasal 44B undang-Undang KUP (yang dilakukan oleh Jaksa Agung) adalah pemberian kesempatan/hak kepada Wajib Pajak untuk mengakui kesalahannya dengan bertanggung jawab atas kesalahannya dengan tersebut dengan cara melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. 

Penulis menyebutkan sebagai suatu kesempatan/hak karena inisiatif untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan ada pada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghentian penyidikan ini, maka nota bene penghentian penydidikan berdasarkan Pasal 44B Undang-Undang KUP tidak akan terjadi. Namun demikian tidak juga berarti bahwa jika permohonan pengertian penyidikan tersebut diajukan oleh Wajib Pajak, penghentian penyidikan sudah pasti dikeluarkan oleh Jaksa Agung. 

Sesuai ketentuan Pasal 8 PMK 129/2012 yang berbunyi:
  1. Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan Penyidikan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
  2. Keputusan dari Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Menteri Keuangan.
  3. Dalam hal keputusan dari Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa menerima permintaan penghentian penyidikan, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Menteri Keuangan kepada Wajib Pajak melalui Direktur Jenderal Pajak.
  4. Dalam hal keputusan dari Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa menolak permintaan penghentian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    keputusan dari Jaksa Agung  tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Menteri Keuangan kepada Wajib Pajak melalui Direktur Jenderal Pajak dan dijadikan dasar bagi Direktur Jenderral Pajak untuk mengembalikan jaminan pelunasan yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    Proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak dilanjutkan sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
  5. Dalam hal berkas permintaan penghentian penyidikan dikembalikan oleh Kejaksaan Agung untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki, Menteri Keuangan menyampaikan kembali surat permintaan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung dan jangk waktu 6 (enam) bulan bagi Jaksa Agung untuk dapat menghentikan Penyidikan dimulai sejak tanggal surat permintaan tersebut disampaikan.

Dari bunyi ketentuan di atas, terlihat bahwa Jaksa Agung dapat menerima/menolak permintaan pengertian penyidikan tersebut.

Selain adanya perbedaan dari sisi keadaan, perbedaan pengertian penyidikan antara Pasal 44A Undang-Undang KUP dengan Pasal 44B Undang-Undang KUP juga tampak dari terhadap siapai penyidik tersebut dihentikan. Dalam tabel 1 telah penulis coba sandingkan mengenai perbedaan ini. Memang dalam bunyi ketentuan Pasal 44B Undang-Undang KUP serta PMK 129/2012 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa permohonan penghentian penyidikan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak, namun secara implisit menurut pendapat penulis hal ini dapat disimpulkan dari bunyi ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP yang berbunyi:

“ Pengertian penyidik tindak pidana di bidang perpajakan  sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.”

Dari bunyi ketentuan di atas, disebutkan dan diketahui bahwa syarat dihentikannya penyidikan adalah syarat yang hanya ditujukan untuk Wajib Pajak dan tidak untuk kelompok Fiskus, maupun kelompok pihak lainnya sebagaimana dalam tabel.

Setelah mengetahui perihal kewenangan penghentian penyidikan baik yang diberikan kepada penyidik maupun kepada Jaksa Agung, berikut dibawah ini ulasan singkat perihal kewenangan yang hampir sama dengan penghentian penyidikan, yaitu kewenangan penghentian tuntutan, kewenangan ini diberikan kepada penuntut umum (yang dalam hal ini adalah Jaksa). 

Dikatakan oleh penulis hampir sama dengan kewenangan penghentian penyidikan karena kewenangan penghentian penuntutan adalah juga kewenangan yang menguntungkan bagi tersangka pelaku tindak pidana karena penuntutannya dihentikan.           

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak