Home » » Tahun Pajak Di Indonesia

Tahun Pajak Di Indonesia


Tahun pajak di Indonesia adalah Januari-Desember. Dengan demikian, masa pajak setiap bulan akan terdiri dari bulan Januari dan seterusnya hingga Desember. Untuk penyampaian pelaporan akhir tahun yaitu Desember, diberikan kelonggaran waktu. Karena dianggap tidak mungkin setiap badan atau individu menyelesaikan perhitungan final akhir tahun pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya dan melapor tanggal 20 Januari maka untuk pelaporan final diberikan waktu sampai tanggal 31 Maret. Penyetoran final dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun berikutnya.

Masa pajak yang berbeda dimungkinkan dengan pemberitahuan lebih  dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak. Akan tetapi, pada praktiknya perbedaan masa pajak ini akan menambah kerumitan bagi wajib pajak karena harus melakukan perhitungan proporsional untuk sampai pada akhir masa pajak Desember.

Perpanjangan Waktu tahun Pajak

Khusus untuk SPT  tahunan, dimungkinkan untuk memperoleh tambahan perpanjang waktu. Untuk itu, wajib pajak harus menulis surat kepada Direktur Jenderal Pajak yang dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana ia terdaftar. Pada surat tersebut harus diungkapkan alasan-alasan untuk permintaan perpanjangan ini. Yang lebih penting, selain alasan adalah perhitungan sementara mengenai pajak yang terhutang dan bukti pembayaran pajak yang berdasarkan perhitungan sementara tadi. Dengan kata lain, penundaan penyampaian pelaporan tidak berarti kewajiban penyetoran dapat melampaui tanggal yang ditetapkan. Paling tidak, penyetoran harus tetap dilakukan walaupun atas dasar perhitungan sementara.

Dari hal ini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan perpanjangan ini harus disampaikan sebelum  jatuh tempo tanggal pelaporan. Oleh karenanya, bila yayasan merasa tidak dapat memenuhi  batas akhir tanggal 31 Maret maka jauh hari sebelumnya dapat mengajukan surat  permohonan perpanjangan ini.

Perpanjangan biasanya diberikan untuk waktu maksimal 6 (enam) bulan saja. Bila ternyata pada perhitungan akhir pajak terhutang lebih besar dari pada perhitungan sementara yang sudah dilakukan maka wajib pajak harus menyetor tambahan atas kekurangan pajak tadi. Untuk hal ini juga dikenakan bunga sebesar 2% per bulan terhitung mulai dari tanggal kekurangan pembayaran tadi.

Contoh: wajib pajak suatu yayasan merasa tidak dapat menyampaikan SPT tahunan untuk tahun pajak 2003 tepat waktu. Untuk itu, ia mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT dan melampirkan perhitungan sementara penghasilan dan  biaya selama  tahun  yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan sementara ia harus menyetor sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah. Penyetoran dilakukan pada tanggal 1 Maret  sebelum pengajuan permohonan. Permohonan disetujui untuk waktu sampai dengan 30 Juni. 

Yayasan akhirnya dapat menyampaikan SPT tahunan pada tanggal 20 Juni 2004 dan berdasarkan perhitungan akhir, pajak yang terhutang sebenarnya adalah Rp 15 juta. Untuk itu, ia harus menyetor ke Kas Negara sebesar Rp 5 juta ditambah bunga sebesar 2% dari Rp 5 juta selama 31 Maret 30 Juni yaitu 3 bulan atau total 6% dari 5 juta. Dengan demikian, setoran akhir yang harus dilakukan adalah Rp 5.300.000.

Sanksi Bagi Kelambatan Pelaporan/Penyetoran

Wajib pajak yang lalai berupa lambat atau bahkan tidak menyampaikan SPT baik SPT Masa maupun SPT  tahunan akan dikenakan sanksi baik itu sanksi administratif berupa denda maupun sanksi pidana.

Bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan salah satu dari SPT Masa maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000. bila yayasan memiliki kewajiban pelaporan SPT Masa 3 jenis (PPh Ps.21, PPh Ps. 25 dan PPN) maka kelambatan dari seluruh pelaporan ini akan dikenakan denda sebesar Rp 150.000.

Kelambatan penyampaian SPT  tahunan akan diberikan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 per SPT. Dengan demikian, untuk  SPT tahunan PPh Ps.25 dan PPh pasal 21 yang  terlambat  disampaikan, yayasan akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.

Pada praktiknya, yayasan merasa bahwa ia tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada tanggal 31 Maret, namun yakin bahwa pada 30 April ia dapat menyelesaikan SPT tadi maka ia memilih untuk di denda daripada mengajukan surat permohonan perpanjangan. Denda sebesar Rp 100.000 dirasakan masih lebih baik daripada mengajukan surat permohonan dan harus melampirkan dengan perhitungan sementara. Daripada mengerjakan hal yang sama berulang kali (membuat lampiran SPT sementara dan kemudian lampiran SPT final) maka banyak badan atau lembaga memilih dikenakan sanksi administratif.

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga dapat dikenakan sesuai dengan pasal 38 KUP yaitu untuk mereka yang:

Tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
Untuk tindakan yang sama, namun karena sengaja (bukan alpa) maka sanksi pidana dikenakan berupa penjara paling lama  6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 39 KUP).

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak