Home » » wacana tax amnesty

wacana tax amnesty

pemerintah melalui jajaran dirjen perpajakan ternyata sudah mendesign rencana untuk program tax amnesty ini sudah sejak lama buktinya Wacana pemberian tax amnesty digulirkan oleh Direktur Jenderal Pajak ini merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk mengamankan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Disamping untuk “pendataan negara” berupa uang tebusan, juga meniadakan perbuatan pidana korupsi. Tax amnesty juga dapat mendorong simpanan warga negara Indonesia yang berada diluar negeri masuk kembali ke Indonesia. Nah, jika dilihat dari kaca mata hukum bagaimana kah tax amnesty tersebut?


Pemerintah mewawancarakan tax amnesty atau pengampunan pajak agar simpanan WNI yang ada di luar negeri masuk kembali ke Indonesia. Detik.com 29/05/2015 menulis ada uang WNI Rp4.000,- triliun di Singapura. Konfirmasi.com  20/07/2015 menulis Rp4.000,- triliun uang Milik Orang Indonesia Disimpan di Singapura dan Swis karena takut diusut. Kompas.com 20/07/2015 menulis dengan judul Pengampunan Pajak, “Karpet Merah” bagi Koruptor Buronan?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2 Humas) Direktorat Jenderal (Dirjen Pajak) Pajak mengemukakan dalam detikfinance 29/05/2015 dari sejumlah lembaga survey internasional, aada Rp4.000,- triliun uang WNI yang disimpan di Singapura saja belum yang di China dan Swis. Sigit Priadi Pramudito (Dirjen Pajak) berharap, pembahasan aturan itu bisa selesai tahun ini sehingga tax amnesty dapat berlaku pada tahun 2016. Menurut sigit, untuk mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, pemerintah memberikan syarat semacan uang tebusan pembayaran sebesar 10%-15% dari total uang yang diparkir diluar. Kebijakan ini akan efektif berjalan tahun pertama dengan besaran uang tebusan yang bakal masuk ke kas negara hanya sekitar Rp100,- triliun.

Dirjen Pajak serius merencanakan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty, untuk menyasar dana warga Indonesia yang tersimpan di Singapura agar masuk ke Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh jakartagreater.com menulis, “saat ini Dirjen Pajak  tengah membahas landasan hukumnya bersama DPR. Landasan hukum itu berupa Undang-Undang (UU) tentang tax amnesty”. Selain itu, detikfinance menulis 29/05/2015, tax amnesty juga diwacanakan mencakup pengampunan pidana khusus selain pidana perpajakan, sehingga Rancangan Undang-Undang tax amnesty lebih tepatnya disebut sebagai special amnesty akan diinisiasi oleh DPR, bukan oleh Direktorat  Jenderal Pajak Kementrian Keuangan.

Sementara itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum mau bercerita banyak soal rencana ini. “Prosesnya masih panjang, kita upayakan yang terbaik,” kata Bambang saat ditanyakan oleh jakartagreater.com kapan kebijakan ini berlaku.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak