Home » » Pengertian Barang Kena Pajak

Pengertian Barang Kena Pajak


Pasal 1 angka 3 UU PPN & PPnBM menyebutkan: Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Makna atau pengertian ini erat kaitannya dengan makna atau pengertian yang dijelaskan Pasal 1 angka sebelumnya, yaitu makna atau pengertian barang. Pasal 1 angka 2 menyebutkan: barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyebutkan bahwa sama halnya dengan subjek pajak hak ialah orang juga badan hukum, maka object hak ialah benda yang pertama-tama yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca-indera. Subekti mengatakan bahwa barang yang dapat terlihat saja adalah benda dalam arti yang sempit. 

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu: hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan. Pembagian barang ke dalam barang berwujud dan barang tidak berwujud ini diatur dalam Pasal 499 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan:
“Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah,tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Sementara yang dimaksud dengan “barang” dalam Pasal 499 tersebut di atas adalah benda berwujud (Pasal 503). Dari dibedakannya “barang” dengan “hak” dalamPasal 449, bisa disimpulkan bahwa antara keduanya ada perbedaan yang cukup prinsipiil, karena yang namanya hak adalah benda yang tidak ada wujudnya, maka kita bisa menduga, bahwa pembedaan di sana didasarkan atas ciri ada tidaknya wujudnya yang kasat mata.

Kembali pada pengertian barang yang diberikan oleh pasal 1 angka 2 UU PPN & PPnBM di atas, jika diperhatikan dengan seksama, pengertian tersebut sebenarnya merujuk atau bergantung pada peraturan-peraturan (hukum) lain diluar UU PPN &PPnBM. Hal ini terlihat dengan menggunakannya redaksional “…. Yang menurut sifat atau hukumnya….” Guna menentukan suatu barang berwujud apakah berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Sifat atau hukum yang mana…? Tentunya sifat dari barang tersebut atau hukum yang mengatur barang tersebut.

Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak (“onroerend”) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh Undang-Undang. Subekti memberikan contoh sebagai berikut:

Benda yang tak bergerak karena sifatnya adalah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta segala apa yang terrdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun disitu secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), perhitungan buah-buahan di pohon yang belum diambil;

Benda yang tak bergerak karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh di gabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik;

Benda yang tak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh Undang-Undang ialah segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda tak bergerak misalnya hak penagihan untuk pengembalian untuk penyerahan benda yang tak bergerak, kapal laut-kapal laut yang ditentukan oleh Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai kebendaan tidak bergerak, yaitu: kapal laut-kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik isi kotor yang didaftarkan di syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan (dan yang pendaftaran tersebut memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia), dipelakukan sebagai kebendaan yang tidak bergerak.



Suatu benda dihitung terrmasuk golongan benda yang begerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh Undang-Undang. Kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan (bunyi ketentuan Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyebutkan rumusan pernyataan “ karena sifatnya dapat berpindah atau dapat dipindahkan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesungguhnya menunjuk pada benda bergerak berwujud. Sehingga yang digolongkan sebagai benda bergerak adalah setiap benda berwujud, yang dapat berpindah sendiri, atau yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa mengubah wujud bentuk dan kegunaan dari benda tersebut sebagai satu kesatuan. 

Sedangkan benda yang digolongkan sebagai benda bergerak karena ditentukan Undang-Undang misalnya kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang diperahu atau yang berdiri, terlepas dan barang benda sejenis adalah kebendaan bergerak (Pasal 510 Kitab- Undang-Undang Hukum Perdata). Tentunya Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Ringkasan contoh di atas kembali meyakinkan bahwa suatu barang berwujud dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak sebagaimana yang disebutkan Pasal 1 angka 2 UU PPN & PPnBM, bergantung pada sifat barangnya atau peraturan-peraturan (hukum) lain yang mengatur barang tersebut.UU PPN & PPnBM hanya menyebut bahwa kriterria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu barang berwujud berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak adalah karena sifat atau hukumnya, dengan demikian UU PPN & PPnBM tidak mengenal kriteria penentuan berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana berdasarkan oleh Subekti di atas.

Peraturan-peraturan lain yang menentukan suatu barang adalah berupa barang bergerak atau tidak bergerak atau bahkan berupa barang tudak berwujud tersebar antara lain dalam:
  • Kitab Undang-Undang Perdata, mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak selain tanah;
  • Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, mengenai tanah sebagai benda tidak bergerak;
  • Kitab Undang-Undang Hukum dagang, mengenai surat-surat berharga;
  • Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, mengenai saham sebagai benda;
  • Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, mengenai efek sebagai benda;
  • Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000;
  • Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000;
  • Undang –Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Nomor 32 Tahun 2000; mengenai hak kekayaan intelektual
  • Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001; sebagai benda
  • Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
  • Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002;
  • UUPPN & PPnBM Dan masih banyak yang lainnya.

Berbeda dengan barang berwujud, UU PPN & PPnBM memberikan batasan secara langsung mengenai apa yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagai:
  • Pengguanaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
  • Penggunaa atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
  • Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang olmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
  • Pemberian bantuan tambahan atau perlengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
  • Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  • Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
  • Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi;
  • Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  • Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian makna atau pengertian Barang Kena Pajak dalam UU PPN & PPnBM dapat 
berupa :
  •  Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN & PPnBM;
  • Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumannya dapat berupa barang tidak bergerak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN & PPnBM; dan
  • Barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN & PPnBM.
Pemahaman akan pembagian barang berwujud,barang tidak berwujud, barang berwujud yang menurut sifat atau hukumannya berupa barang bergerak; dan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumannya berupa barang tidak bergerak sangatlah penting, mengingat pembagian tersebut akan menentukan bagaimana cara penyerahan dan masing-masing barang tersebut. Berikut dibawah ini ulasan singkat mengenai makna atau pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak