Home » » Faktur Pajak Fiktif

Faktur Pajak Fiktif

PKP yang telah dipusatkan tempat terutangnya PPN ditempat lain, PKP yang pindah alamat ke wilayah kerja kantor DJP lain, serta PKP yang tidak lagi memenuhi peryaratan subjektif dan objektif. PKP yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud adalah PKP dengan status Non Efektif (NE), PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 atau pada bagian periode tersebut, PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, PKP yang tidak ditemukan pada waktu Sensus Pajak Nasional (SPN) atau PKP yang tidak diyakini keberadaan dan/atau kegiatan usahanya. Jika PKP memenuhi salah satu kreteria diatas, PKP tersebut dapat dilakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan oleh DJP dan harus diberitahukan kepada WP melalui Pos.

Perumusan program ini bukan tanpa alasan. Salah satu faktor penting yang mendasarinya adalah tingginya nominal restitusi PPN sejak tahun 2009 sehingga menyebabkan penerimaan PPN tidak tercapai. Berdasarkan data centroone.com per 2009, restetusi PPN yang diminta WNI adalah Rp 2,232 triliun. Berdasarkan data road maap PPN Direktorat Jenderal Pajak, kinerja penerimaan PPN tahun 2011 kurang optimal pertumbuhannya 20% dibandingkan dengan tahun APBN-P tahun 2011. Selain itu, dari 694 ribu PKP, ternyata 58% nya tidak menyampaikan SPT PPN.

Setelah ditelisik lebih dalam, maraknya restitusi PPN sebagian besar disebabkan oleh fenomena Faktur Pajak Fiktif. Modus yang biasanya dilakukan PKP adalah dengan mengkreditkan Pajak Masukan dimana transaksi pembelian tersebut tidak berdasarkna transaksi yang sebenarnya. Misalnya PT A bergerak dalam bidang perdagangan industri alat-alat berat melakukan kerja sama dengan PT B untuk memperoleh keuntungan pribadi dari restitusi pajak. PT A mengadakan transaksi fiktif dengan PT B yang seolah-oleh menunjukan bahwa PT A membeli sejumlah besar kompenen pada PT B. PT B memberikan tagihan melalui invoice fiktif sehingga berdasarkan tagihan tersebut, PT B menerbitkan Faktur Pajak yang nomor serinya ditentukan sendiri oleh PT B. Oleh PT A, Faktur Pajak tersebut digunakan sebagai kredit Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN nya pada KPP A sehingga PPN kurang bayarnya menjadi jauh lebih kecil atau bahkan menjadi lebih bayar. Sementara itu, PT B tidak melaporkan Faktur Pajak keluaran pada KPP Pratama B. Dalam level penggelapan pajak yang lebih jauh, PT B tersebut ternyata juga merupakan salah satu perusahaan 'abal-abal' yang didirikan oleh PT A. Parahnya lagi PT A tidak hanya mendirikan satu perusahaan fiktif saja, namun ratusan bahkan ribuan dan letaknya tersebar dalam skala nasional sehingga sulit ditelusuri kedudukannya.

DJP menyadari modus Faktur Pajak Fiktif tersebut merupakan bom waktu bagi tubuh DJP sendiri jika tidak ditangani secara serius. Oleh karena itu, jauh sebelum peraturan mengenai regsitrasi ulang PKP ini muncul, DJP telah menerbitkan SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Tidak Sah. Salah satuny DJP perlu mencurigai WP dengan peredaran bruto yang besar, namun jumlah kurang bayarnya kecil atau WP yang selalu menyampaikan SPT Masa PPN kompensasi/LB padahal WP tersebut bukan pemungut atau eksportir. Salah satu prosedur preventif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak ketika Wajib Pajak mengajukan SPT Masa PPN Lebih Bayar retitusi adalah dengan melakukan konfirmasi Faktur Pajak Keluaran terhadap KPP rekanan. Dalam contoh diatas misalnya, KPP A harus mengirimkan surat konfirmasi Faktur Pajak Keluaran kepada KPP B untuk membuktikan apakah PT B benar-benar menerbitkan Faktur Pajak. Dalam hal KPP B menjawab tidak terdapat Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh PT B, KPP A akan melakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut.

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Rizmy Otlani Novastria
(Praktisi Perpajakan)

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak