Home » » Ketentuan Pemberian Nomor Faktur Pajak

Ketentuan Pemberian Nomor Faktur Pajak

Ketentuan pemberian nomor Faktur Pajak ini seharusnya diberlakukan sejak tanggal 1 April 2013. Namunm dikarenakan adanya kendalam ketentuan ini diubah melalui PER-08/PJ/2013 sebagai perubahan PER-24/PJ/2012 yakni bagi PKP yang belum mengajukan permohonan permintaan nomor seri Faktur Pajak akan diberikan penundaan hingga 31 Mei 2013.Akan tetapi, per 1 Juni 2013 diwajibkan kepada seluruh PKP untuk menggunakan Nomor seri Faktur Pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012.

Satu hal yang harus diperhatikan oleh PKP dalam PER-24/PJ/2012 ini adalah PKP dilarang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan nomor seri Faktur Pajak ganda/sama dalam tahun pajak yang sama dalam satu tahun pajak, maka seluruh Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 UU PPN dan dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap (red. tidak ada lagi istilah Faktur Pajak cacat dalam PER-24/PJ/2012 sebab istilah tersebut tidak sinkron dengan ketentuan UU KUP).

Sanksi yang digunakan adalah denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk setiap Faktur Pajak dan bagi PKP pembeli, Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Pengenaan sanksi tersebut bukannya tanpa alasan. Secara logis penomoran Faktur Pajak yang telah diberikan by system seharusnya tidak memungkinkan celah penomoran ganda. Penomoran ganda kemungkinan besar dilakukan PKP agar pengkreditan PKP oleh pembeli dapat dilakukan lebih dari sekali atas Faktur Pajak yang sama dan hal tersebut mengindikasikan sebuah penggelapan PPN atas Faktur Pajak Fiktif.

Ketentuan lainnya yang diatur adalah PKP diwajibkan melaporkan nomor seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak pada KPP terdaftar bersama dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan. Laporan tersebut nantinya akan disandingkan dengan laporan SPT Masa PPN setiap bulan yang dilaporkan oleh PKP. Disini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Nomor Faktur Pajak diperbolehkan tidak urut asalkan harus dilaporkan pada akhir tahun serta tidak ada Faktur Pajak ganda.

Hal ini ditujukan untuk melakukan kendali atas penggunaan Faktur Pajak. Dalam hal DJP menemukan terdapat perbedaan, misalnya PKP tidak melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN per Masa, namun pada akhir tahun pajak Nomor Faktur Pajak tersebut tidak dilaporkan sebagai Faktur Pajak yang tidak digunakan, maka DJP akan menganggap bahwa penomoran tersebut invalid. DJP akan melakukan pengawasan lebih lanjut, misalnya melalui himbauan atau klarifikasi. Selama PKP mampu memberikan keterangan yang valid, misalnya karena alpa atau lupa menginput FP Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN, PKP kemungkinan besar hanya akan diminta untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan atas kekurangan bayar akan dikenakan sanksi bunga Pasal 8 ayat 3 UU KUP sebesar 2% perbulan atas kekurangan bayar yang terjadi.

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Rizmy Otlani Novastria
(Praktisi Perpajakan)

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak