Home » , , » Menjadi Wajib Pajak Setia

Menjadi Wajib Pajak Setia

Banyak orang berandai-andai ingin jadi orang kaya. Lalu mengkhayalkan tentang apa saja yang akan dilakukannya setelah jadi orang yang berdompet tebal. Jalan-jalan keliling dunia, beli mobil plus rumah mewah, naik haji dan lain sebagainya. Namun, adakah yang berandai-andai menjadi Wajib Pajak?

Tanpa harus dibuktikan melalui penelitian, orang yang mau berandai-andai menjadi Wajib Pajak pasti jarang. Justru lebih banyak yang beranda-andai betapa asyiknya bila tidak harus menjadi Wajib Pajak, karena dengan demikian tidak harus bayar pajak, tidak perlu memotong pajak atas penghasilan rekanan, tidak perlu lapor Surat Pemberitahuan (SPT) bahkan tidak akan diperiksa oleh petugas pajak. Menjadi Wajib Pajak sebenarnya sangat membanggakan, karena sudah ikut membiayai kebutuhan Negara. Namun, menjadi Wajib Pajak juga memerlukan kemauan dan keikhlasan untuk menanggung beban. Seorang Wajib Pajak tidak mungkin bebas dari kewajiban sebagai Wajib Pajak tanpa rela kehilangan pengahasilan sebagai salah satu cirinya. Ini sama tidak mungkinnya seperti jadi orang kaya hanya dengan cara bermimpi.

Berandai-andai sebagai Wajib Pajak bukanlah pekerjaan yang taka da gunanya. Berandai-andai sebagai Wajib Pajak ini penting, bahkan sangat penting untuk dilakukan sejumlah pihak, agar ikut merasakan kepekaan terhadap beban yang ditanggung Wajib Pajak. Kata orang pintar, mencoba memosisikan diri sebagai orang lain bisa membuat kita lebih bijaksana dalam bertindak. Kalimat bijak ini rasanya sangat relavan jika diterapkan dalam konteks pajak. Seandainya Wajib Pajak memiliki penghasilan mau memosisikan sebagai Wajib Pajak pembayar penghasilan yang harus jadi pemotong pajak. Maka mestinya pemilik penghasilan bisa memahami betapa beratnya menjadi pemotong pajak. Potong kekecilan saja salah, apalagi kalau tidak potong. Begitu juga dengan telat lapot SPT.
Belum lagi kalau Wajib Pajak pemilik penghasilan tidak mau ambil pusing dengan urusan pajak dan celakanya, punya bargaining power lebih tinggi. Namun, karena the show must go on, Wajib Pajak pemotong harus tetap memotong, maka ditempuhlah langkah praktis, tetapi tak ekonomis yang cukup terkenal itu (baca: gross up). Kalau begini, sikap “bijak” Wajib Pajak pemilik penghasilan paling sebatas rela tidak diberi bukti pemotong pajak. Efek yang lebih positif akan terasa jika Tax Policy Maker yang memosisikan diri sebagai Wajib Pajak pemotong. Dengan menempatkan diri sebagai pihak yang merasakan betul pahit getir kebijakan pajak yang tidak atau kurang pro bisnis, maka kita boleh mengucapkan selamat tinggal pada kebijakan yang membuat repot Wajib Pajak, dari sisi cost of compliance-nya.

Tax Policy Maker

Poin yang perlu kita ingat, Tax Policy Maker bukan Wajib Pajak pemilik penghasilan. Artinya, jika Wajib Pajak pemilik penghasilan tidak mau mencoba memosisikan diri sebagai pemotong pajak atau mau tidak mau menanggung beban pajaknya, tidak demikian halnya dengan Tax Policy Maker. Menempatkan diri sebagai Wajib Pajak sejatinya adalah kebutuhan para policy maker kita, sebab tidak ada pajak tanpa Wajib Pajak. Jadi, kebijakan terhadap Wajib Pajak mestinya ditunjukan agar Wajib Pajak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bukannya malah layu sebelum berkembang.

Wajib Pajak adalah unsur penting dalam keberhasilan mengumpulkan dana demi pelaksanaan pembangunan. Berusaha memosisikan diri sebagai Wajib Pajak dan ikut merasakan beban Wajib Pajak bagi sejumlah pihak diatas bisa membuat kondisi perpajakan ditanah air bisa lebih nyaman. Tidak percaya? Coba saja! Bukan rahasia umum jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tidaklah tinggi. Fakta dilapangan memaparkan bahwa tidak semua Wajib Pajak, patuh dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai macam motif yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dari keengganan dalam melaporkan harta riil yang mereka miliki, hingga sebatas keengganan mendatangani kantor pelayanan pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan perpajakan mereka.

Melihat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Secara sederahana, tingkat kepatuhan Wajib Pajak tercermin dalam presentase pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan atau SPT Tahunan, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Minimnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, ketegasan pelaksanaan sanksi dan denda, kurangnya kualitas pelayanan, hingga sisi manfaat pajak yang tidak dapat dirasakan langsung oleh Wajib Pajak, merupakan beberapa factor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Ketidakfahaman Wajib Pajak tentang manfaat pajak menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat struktur pembiayaan di Indonesia yang unik, dimana lebih dari 70% APBN yang berasal dari penerimaan pajak. Pemanfaatan APBN yang meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah, hingga subsidi BBM, ternyata masih membutakan mata masyarakat tentang manfaat langsung pajak bagi mereka.


Apa yang perlu dibenahi? Pengamatan saya, Direktorat Jenderal Pajak haru lebih meningkatkan pencitraan diri mereka, yang salah satunya adalah dengan merekontruksi kembali slogan-slogan pajak. “Orang Bijak Taat Pajak”, “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”, “Pajak Menyatukan Hati, Membangun Negeri”, hingga “Bangga Bayar Pajak”, merupakan beberapa slogan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak hingga saat ini.

Beberapa slogan tersebut mempunyai maksud untuk memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Akan tetapi efektifkah slogan-slogan tersebut? Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak lebih memberanikah diri dalam menunjukan berbagai manfaat uang yang dikumpulkan oleh keringat para pegawai pajak bagi pembangunan Negara. Salah satu cara yang lebih efektif dalam ‘memasarkan’ sisi positif pajak dimata khalayak tersebut adalah denga memunculkan slogan-slogan merakyat sebagai derivative dari slogan-slogan terdahulu.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Dalam beberapa kasus, slogan merupakan aspek penting, karena melalui slogan inilah pesan dapat disampaikan secara mengena kepada masyarakat. Dalam iklan komersial, slogan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan brand awareness terhadap suatu produk tertentu.

Dengan kata lain, slogan dikatakan efektif jika slogan tersebut mampu mengiring pengetahuan masyarakat yang kemudian berpengaruh pada sikap dan pandangan mereka terhadap sebuah produk tertentu. Sementara itu, Dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak, brand awareness yang perlu dibangun adalah penanaman pengetahuan masyarakat tentang manfaat pajak secara nyata bagi mereka. Mark Joyner dalam buku Marketing Revolution karya Tung Desem Waringin, memaparkan bahwa ada setidaknya tiga slogan terbaik sepanjang sejarah; Slogan Domino’s Pizza “Pizza Hot and Fresh to your door in 30 minutes… Or less or it’s free”, Slogan Columbia House Record “10 CDs for 1 Cent’, dan Slogan Federal Express “When it Absolutely, positively has to be there overnight”.

Jika kita telaah lebih lanjut, ada kesamaan karakter dari tiga slogan tersebut, yaitu penekanan atas keunggulan atau manfaat yang diperoleh konsumen atas penggunaan produk mereka, penekanan atas sisi manfaat ini pula yang sudah seharusnya diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pembuatan slogan-slogan pajak. Dismping itu, peningkatan brand awareness akan manfaat pajak ini dapat dilakukan secara lebih efektif apabila pembuatan slogan pajak juga memperhatikan beberapa aspek lain seperti, adanya keterlibatan sisi social-emosional, memunculkan aspek persuasif, hingga penggunaan kata-kata berima yang singkat dan mudah diingat.

Slogan merakyat seperti, “Dalam Listrik yang Kita Nyalakan, Ada Pajak yang Kita Bayarkan”, “Pajak Nunggak, Jalan Rusak”, “Pajak Untuk Pendidikan Generasi Muda”, “ Laju Kendaraat Kita Berasapkan Uang Pajak”, “Senyum Guru, Senyum Pajak”, hingga “Sayang Anak, Bayar Pajak”, kiranya merupakan beberapa altermatif  slogan yang bisa Direktoran Jenderal Pajak terapkan dalam ‘memasarkan’ diri mereka di mata masyarakat umum. Dengan adanya slogan merakyat ini, kita harapkan masyarakat akan lebih sadar tentang manfaat pajak yang mereka bayarkan. Maka, cerita tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi serta penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahun bukan menjadi dongeng pengantar tidur belaka. Semoga!
 

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak