Home » » Parpol sebagai Wajib Pajak Badan

Parpol sebagai Wajib Pajak Badan

Sebagaimana diketahui, Parpol merupakan organisasi politik yang dibentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Begitu pula dalam sudut pandang UU perpajakan. Ketiga UU perpajakan yang ada di Indonesia yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) mengatur bahwa koperasi merupakan Subjek Pajak badan.

berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa Parpol termasuk dalam kategori Subjek Pajak Badan. Dengan demikian, kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat Parpol tersebut didirikan dan berakhir pada saat dibubarkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal Pasal 2A ayat (2) UU PPh.

Selanjutnya, saat Parpol menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan Objek PPh atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh, maka persyaratan objektif akan terpenuhi. Untuk itu, bila persyaratan subjektif dan persyaratan objektif tersebut terpenuhi, Parpol wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per-62/PJ/2010, Parpol sebagai Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya sesuai dengan tempat kedudukan koperasi tersebut, paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Definisi saat usaha mulai dijalankan ialah mana yang terjadi lebih dahulu antara saat pendirian atau saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 73/PMK.03/2012.

Aspek Pajak atas Sumber Dana Parpol 

Pasal 40 ayat (4) UU Parpol menegaskan bahwa Parpol merupaka organisasi nirlaba karena memang sudah diatur Parpol dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. Untuk itu, seperti dijelaskan sebelumnya, dalam menjalankan program dan membiayai operasionalnya, Parpol mengandalkan 3 bantuan keuangan. 

Pertama, iuran anggota Parpol yang besaran telah ditentukan oleh AD dan ART masing-masing Partai. Atas pembayaran iuran tersebut sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf o UU PPh termasuk Objek PPh.
Kedua, sumbangan yang sah sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 245/PMK.03/2008 yang bila ditafsirkan secara contrario menegaskan bahwa sumbangan yang diterima Parpol termasuk Objek PPh.
Terakhir, bantuan keuangan yang diterima Parpol dari APBN dan APBD sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU PPh tidak termasuk non Objek PPh. Pasal 43 ayat (4) UU Parpol menegaskan bahwa bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Sumber: Indonesian Tax Review

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak