Home » , » Pengenaan BPHTB

Pengenaan BPHTB

Pasal 3 ayat (2) UU BPHTB menentukan bahwa objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat dan pemberian hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah

WARIS DAN HIBAH WASIAT

Pasal 2 PP No. 111 Tahun 2000 tanggal 1 Desember 2000 tentang Pengenaan BPHTB Karena Waris dan Hibah Wasit menetapkan bahwa BPHTB yang terhutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terhutang.


Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak karena waris dan hibah wasiat pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSB.

HAK PENGELOLAAN

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Pasal 2 PP No. 112 Tahun 2000 tanggal 1 Desember 2000 menentukan bahwa Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah:
  • 0% (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya terhutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
  • 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terhutang dalam hal Penerima Hak Pengelolaan selain tersebut diatas.
Surat terhutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk pemberian Hak Pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak