Home » , » Pengurangan BPHTB

Pengurangan BPHTB

Pasal 20 ayat (1) UU BPHTB menentukan bahwa atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terhutang dapat diberikan oleh Menteri karena:
  • Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak. Contoh 
  • Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan, 
  • Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah. 
  • Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu. Contoh 
  • Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP, 
  • Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus 
  • Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehigga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. 
  • Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan social atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan. Contoh 
  • panti asuhan 
  • panti jompo 
  • rumah yatim piatu 
  • pesantren 
  • sekolah yang tidak ditunjukan mencari keuntungan 
  • rumah sakit institusi pelayanan social masyarakat.


Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 91/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB menentukan bahwa atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal:
  • Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak.
  • Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
    Program pemerintah di bidang pertanahan adalah program pemerintah dalam rangka proses pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadic dengan luas tidak lebih 500 m2 untuk tanah pertanian dan tidak lebih dari 500 m2 untuk tanah pemukiman dimana terhadap biaya pendaftaran yang timbul seluruhnya atau sebagian dibebaskan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketidakmampuan secara ekonomis ditunjukan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan setempat dan Dinas Sosial.
  • Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
    Keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat adalah keterangan yang dibuat oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau perangkat Daerah Otonom lainnya dan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan kewenagan berdasarkan keterangan dan dokumen resmi.
  • Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayaar secara angsuran;
    Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumah dengan tipe T-21, T-27, T-36 yang perolehannya dibiayai melalui fasilitas kredit pemilikan rumah yang bunganya disubsidi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 139/KPTS/M/2002 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KTR bersubsidi).
    Rumah Susun Sederhana adalah bangunan rumah tinggal bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian dengan luas maksimum 21 m2 (dua puluh meter persegi) setiap unit hunian, dilengkapi dengan kamar mandi/WC serta dapur, yang dapat bersatu denga unit hunian tersebut ataupun terpisah dengan penggunaan secara komunal dan diperuntukkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang bangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. Pembayaran secara angsuran adalah pembayaran setiap bulan melalui kredit pemilikan rumah (KPR), bukan pembayaran tunai/cicilan bertahap.
  • Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
  • Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu.
    • Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak;
    • Pembelian tanah dan atau bangunan dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun yang bersangkutan diberikan pengurangan BPHTB hanya terhadap BPHTB terhutang atas pembelian tanah dan atau bangunan yang besarnya Nilai Perolehan paling banyak sebesar hasil ganti rugi, dan apabila Nilai Perolehan pembelian tanah dan bangunan lebih besar dari hasil ganti rugi, maka pengurangan sebesar 50% dihitung dari hasil ganti rugi, sedangkan sisa Nilai Perolehan dari hasil ganti rugi tetap dikenakan BPHTB tanpa pengurangan.
    • Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
    • Kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang pengadaannya harus berdasarkan Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dibatasi untuk kegiatan pembangunan yang dibiayai APBN/APBD dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak ada lokasi alternative yang lebih baik.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak