Home » , , » Pilih Reinventing Policy atau Tax Amnesty ?

Pilih Reinventing Policy atau Tax Amnesty ?

Pilih  Reinventing Policy atau Tax Amnesty ?

Sebenarnya keduanya jelas termasuk kategori pengampunan pajak. Reinventing Policy tahun ini sebagaimana Sunset Policy Tahun 2008 dapat dikatakan Tax Amnesty sebagian. Hanya sanksi bunga administrasi perpajakan yang dikurangkan atau dihapuskan. Tidak dengan poko pajaknya. Tidak pula dengan sanksi pidana perpajakannya.


Merupakan sikap yang wajar apabila memilih satu yang terbaik diantara dua pilihan. Hal tersebut merupakan sikap yang sangat manusiawi. Lantas apa yang akan pembaca pilih jika dihadapkan pada dua opsi antara Reinventing Policy atau Tax Amnesty ? Tentu tidak mudah untuk menjawabnya!

Sedangkan Tax Amnesty yang akan diterapkan nanti di tahun 2017, menurut pemberitaan media masa, merupakan pengampunan pajak total sampai dengan sanksi pidana perpajakan dan pidana lainnya.
Seluruh sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun pidana perpajakan, yang seharusnya dikenakan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kategori pengampunan pajak dihapuskan semuanya. Seratus persen hapus tanpa terkecuali.

Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Priambudi, pernah menyatakan bahwa konsep pengampunan yang diberikan nanti tidak hanya atas pidana perpajakan saja melainkan juga pidana umum dan khusu lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan dengan baik dan matang. Hal ini mengingat Persiapan tersebut sangat membutuhkan koordinasi dengan jajaran penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Namun demikian, pengampunan tersebut tidak akan diberikan atas penghasilan yang berasal dari narkoba dan aksi teroris.

Jika melihat sekilas uraian diatas, ketika Reinventing Policy tahun ini dibandingkan dengan Tax Amnesty tahun 2017 nanti, maka rasanya Wajib Pajak pasti memilih “bersabar” menunggu Tax Amnesty tahun 2017. Apa pasal? Lantaran jika dikembalikan kepada prilaku (behavior) manusia selaku Wajib Pajak pasti akan memilih tindakan yang paling menguntungkan dirinya. Istilahnya “kalau bisa untung banyak, mengapa ambil untung yang sedikit?” sekali lagi. Ini adalah hal yang sangat lumrah!

Pilih Mana?

Ada beberapa pandangan penulis terhadap kondisi di atas. Pertama, jika dilihat dari sudut pandang pemerintah selaku pembuat kebijakan. Apakah mungkin pemerintah akan membuat kebijakan yang kontraproduktif antara satu dengan yang lainnya? Bukanlah kebijakan seperti itu akan sia-sia belaka. Padahal tahun ini, pemerintah akan menetapkan target pajak yang melambung tinggi disbanding dengan tahun lalu.

Terlebih lagi, Wajib Pajak sekarang juga lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Pengampunan pajak sebagian tentu akan diabaikan dan ditinggalkan. Apa pasal? Lantaran Wajib Pajak lebih memilih pengampunan secara keseluruhan. Wajib Pajak tentu lebih menyukai pengampunan pajak, pidana umum dan khusu lainnya (selain narkoba dan aksi teroris). Oleh karena itu, wajar jika Reinventing Policy akhirnya menjadi sepi peminat (www.nasional.kontan.co.id). Sebaliknya, sudah banyak Wajib Pajak yang sangat menunggu dan mengharap kedatangan Tax Amnesty.

Kedua, sudah pastikan waktu da nisi kebijakan Tax Amnesty yang akan datang? Apakah benar-benar diterapkan pada tahun 2017? Apakah kebijakan tersebut diberlakukan kepada seluruh Wajib Pajak? Dengan kata lain, semua Wajib Pajak dapat memanfaatkannya? Sehingga kerugian tidak menggunakan Reinventing Policy akan terbayar lunas dengan memanfaatkan Tax Amnesty.

Terkait waktu. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa tidak ada kepastian mutlak pemberlakuan Tax Amnesty pada tahun 2017. Hal ini cukup menarik untuk dicermati, mengingat Tax Amnesty sudah diumumkan sebagai salah satu program tahunan perpajakan Kabinet Jokowi – JK yang akan dilaksanakan di tahun 2017. Dengan adanya pernyataan Menteri Keuangan tersebut berarti Tax Amnesty bisa dilaksakan di tahun 2017, mundur atau malah dimajukan. Tidak di tahun 2017 melainkan tahun 2016.

Secercah cahaya diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, Sigit Pribadi Priambudi, diakhir Mei kemarin, bahwa pembuatan payung hukum Tax Amnesty akan melibatkan hukum pidana umum dan khusus lainnya sehingga tidak akan dimasukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id). Beliau menjelaskan bahwa perlu  dibuat peraturan perundang-undangan sendiri dengan lingkup pengampunan yang lebih luas. Payung hukum tersebut tidak cukup hanya dituangkan dalam rencana amandement Undang-Undang KUP.

Dengan kata lain, perlu dibuat “pengampunan khusus” atau “Special Amnesty”. Oleh karena itu, wajar jika membutuhkan waktu sedikit lama dari yang sudah diperkirakan sebelumnya (setelah tahun 2017). Sigit memperkirakan bahwa “Special Amnesty” ini baru akan diberlakukan pada tahun 2018 nanti atau mundur setahun dari yang telah direncanakan.

Selain itu, sudah diberitakan oleh banyak media bahwa tujuan pengampunan kali ini adalah untuk melakukan repatriasi seluruh dana Wajib Pajak Dalam Negeri yang diinvestasikan di luar negeri. Pemerintah berniat menarik dana Wajib Pajak Dalam Negeri yang diparkir di luar negeri. Kuat dugaan bahwa ribuan triliyun dana Warga Negara Indonesia berada di luar negeri.

Oleh karena itu, Wajib Pajak hendaknya mengkritisi informasi diatas lantaran ada penekanan yang harus diperhatikan. Apakah penekanan itu? Penekanan itu sangat berkaitan dengan pihak yang menjadi tujuan kebijakan atau pihak yang dapat mengambil manfaat dari kebijakan tersebut. Penekanan itu terdapat pada jawaban atas pertanyaan, “Apakah kita selaku Wajib Pajak memiliki dana yang diinvestasikan di luar negeri?”.

Jika selaku Wajib Pajak ternyata memiliki dana di luar negeri maka cenderung menguntungkan untuk memanfaatkan pengampunan nanti dari pada Reinventing Policy. Apa pasal? Lantaran saluruh sanksi-sanksi pidana baik pidana perpajakan, pidana khusus dan pidana umum lainnya yang siap menerkam dapat dihindari semua.

Lantas apa yang lebih baik dilakukan jika ternyata Wajib Pajak memiliki dana di luar negeri dan di dalam negeri namun atas penghasilan yang menjadi sumber dana-dana tersebut belum dikenakan pajak? Dalam kondisi seperti itu maka Wajib Pajak hendaknya melakukan Reinventing Policy dan dapat menunggu Tax Amnsety. Sama artinya melaksanakan dua kebijakan tersebut sesuai kondisi nyata masing-masing Wajib Pajak.

Hanya saja, jika belum melaporkan sebagian penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri namun atas penghasilan tersebut dipergunakan utuk melakukan usaha atau bisnis di dalam negeri maka akan lebih baik jika menggunakan Reinventing Policy. Hal ini disebabkan karena pengmpunan yang direncanakan pemerintah sebagaimana pemberitaan media hanya ditunjukan untuk repatriasi dana-dana di luar negeri saja.

Ketiga, antara periode diberlakukannya Reinventing Policy dan Tax Amnesty ada penegakan hukum pajak besar-besaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, beberapa saat lalu bahwa Ditjen Pajak saat ini sedang dan atau telah mengumpulkan berbagai data Wajib Pajak dari instansi, lembaga, asosiasi dan profesi sebagaimana amanat Pasal 35A UU KUP dalam rangka menyukseskan Tahun Pengakan Hukum Pajak (2016).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Reinventing Policy sangat berpotensi untuk diterapkan penegakan hukum pajak seperti pemeriksaan pajak atau penyidikan pajak. Mengapa? Hal ini disebabkan Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Reinventing Policy secara tidak langsung dapat diartikan menyatakan kepada pemerintah bahwa dirinya telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang beralaku.

Hal sama juga berlaku bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan Reinventing Policy tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan data perpajakan Ditjen Pajak dan atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penegakaa hukum pajak seperti pemeriksaan pajak atau penyidikan pajak tetap dapat dilaksanakan. Apa pasal? Lantaran Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai amanat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, pemeriksaan pajak merupakan salah satu sarana konstitusional yang dimiliki pemerintah untuk menguji kepatuhan dan pelaksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan cara yang dapat ditempuh Fiskus untuk memastikan system perpajakan nasional, Self Assessment System, telah dilaksanakan dengan benar, lengkap dan jelas oleh Wajib Pajak melalui penerbitan surat ketetapan (SKPKB, SKPKBT, SKPN atau SKPLB).

Jadi. Pemeriksaan pajak sebenarnya merupakan  hal biasa yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan perpajakan, baik karena penerapan Reinventing Policy atau pun tidak. Pemeriksaan pajak bukanlah hal yang istimewa dilakukan setelah pemberlakuan Reinventing Policy. Oleh karena itu Wajib Pajak tidak perlu merasa gusar maupun rishi menghadapi pemeriksaan pajak sepanjang telah melakukan pembukuan maupun pencatatan dengan tertib dan taas azas.

Hanya saja selama tahun 2016, pemerintah (merencanakan) akan melakukan peningkatan tindakan penegakan hukum pajak seperti pemeriksaan pajak atau penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak dengan lebih ketat. Hal ini dipertegas (juga) melalui program lima tahunan perpajakan di tahun ke dua (2016) yaitu Tahun Penegakan Hukum Pajak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penegakan hukum pajak akan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Jadi, siapkah kita selaku Wajib Pajak untuk diterapkan pemeriksaan pajak sebelum pemberlakuan Tax Amnesty?

Selain itu rupanya pemerintah belajar dari pengalaman Sunset Policy Tahun 2008 yang hanya memberikan manfaat jangka pendek semata. Harus diakui bahwa Sunset Policy Tahun 2008 berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 7 triliyun. Hal ini sangat berdampak positif terhadap penerimaan pajak nasional yang melampaui target pada tahun 2008. Tepatnya, realisasi penerimaan pajak kala itu mampu menembus angka 106%.

Namun seiring waktu berjalan, dampak positif Sunset Policy Tahun 2008 terhadap penerimaan pajak seolah-olah hanya berlaku ditahun 2008 saja, menghilang tanpa bekas! Penerimaan pajak nasional pada tahun berikutnya tidak banyak terpengaruh. Padahal penerapan Sunset Policy kala itu berhasil menjaring sekitar 5 juta NPWP. Logikanya penambahan jumlah Wajib Pajak baru yang sangat besar seharusnya juga dibarengi dengan penambahan pembayaran pajak, bukan? Namun uniknya, fakta tidak seindah harapan!

Nah, pantas rasanya jika pemerintah berpendapat bahwa tanpa adanya program nasional penegakan hukum pajak pasca Sunset Policy Tahun 2008 sebagaimana uraian diatas ternyata mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronald C. Fisher yang menyatakan bahwa pemberian Reinventing Policy (sebagai bagian dari Tax Amnesty) dapat berdampak munculnya ketidakadilan pada Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak patuh.
Mereka merasa diperlakukan secara tidak adil. Rasa itu lambat laun dapat mengikis tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak pada Wajib Pajak patuh. “Tidak apa-apa sekarang tidak patuh, toh nanti akan ada program pengurangan atau penghapusan sanksi atau pengampunan pajak lainnya (lagi)”, perasaan seperti itu tentu harus dicegah untuk timbul. Oleh karena itu, secara teori program lima tahunan perpajakan pemerintah yang sekarang diemban Ditjen Pajak dapat dikategorikan tepat.



Sumber : indonesian tax review

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak