Home » » Wajibkah Parpol Dikukuhkan menjadi PKP?

Wajibkah Parpol Dikukuhkan menjadi PKP?

Berbeda denga Pajak Penghasilan (PPh), pengenaan kewajiban PPN ditentukan oleh faktor objektif. Dalam hal ini faktor objektif berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Terkait dengan Parpol, apakah ketiadaan transaksi penjualan yang dilakukan berdampak pada ketiadaan kewajiban Parpol untuk dikukuhkan menjadi PKP?

Salah satu dari karekteristik PPN adalah pajak objektif yang ditandai dengan pengenaan pajaknya didasarkan pada kondisi objek tanpa mempertimbangkan subjek yang dikenai PPN. Hal ini jelas berbeda dengan PPh yang menekankan pada kondisi subjektif subjek pajak. Ada dua mekanisme pemungutan Objek PPN yang diatur dalam ketentuan perpajakan. 

Pertama, mekanisme pemungutan dilakukan oleh pihak yang menanggung beban PPN-nya sendiri. Objek PPN yang masuk kelompok ini ialah impor BKP berwujud dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean dan kegiatan membangun sendiri.

Kedua, melalui mekanisme pemungutan pihak lain (withholding tax). Adapun Objek PPN yang tergolong kelompok ialah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan ekspor baik JKP, BKP maupun BKP tidak terwujud. Mekanisme yang kedua ini berdampak pada pihak yang memungut PPN harus dikukuhkan terlebih dahulu sabagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, pihak yang belum dikukuhkan menjadi PKP dilarang untuk memungut PPN ketika bertransaksi.

Siapa saja kah PKP itu?

Definisi PKP berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tetang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ialah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenal Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Lantas, penyerahan BKP dan/atau JKP yang seperti apa yang dimaksud?

Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) menerangkan hal itu lebih lanjut. Dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN ditegaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang.

Kemudian pertanyaannya ialah apakah semua pengusaha wajib dikukuhkan menjadi PKP bila melakukan penyerahkan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h? 
Ternyata UU PPN mengatur tidak semua pengusaha wajib dikukuhkan PKP. Hal ini dikarenakan UU PPN memberikan pengecualian kewajiban dikukuhkan PKP kepada pengusaha kecil yang batasnya diatur oleh Menteri Keuangan.

Akhir tahun lalu, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri Keuangan tersebut, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar.

Maksud dari jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tersebut ialah  jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Dengan demikian, jumlah Rp 4,8 Milyar tersebut ialah jumlah yang berasal dari penyerahan yang terutang PPN.

Meski demikian, UU PPN tidak melarang pengusaha kecil untuk dikukuhkan menjadi PKP sehingga terdapat pilihan bagi pengusaha kecil untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Bila sudah dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban PPN harus dijalankan secara konsekuen.

Penerbit: Indonesia Tax Review
Oleh     : Muhammad Ikbal, BKP.
Konsultan Pajak PT Maas Standard Consulting

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak