Home » » Artian Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak

Artian Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak


Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. (PER-31).
baca: info training pajak

Pengertian yang lebih luas kita temukan dalam PMK-252, Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Pegawai Kontrak Menurut Pajak

Pegawai kontrak akan kita temukan baik di pemerintahan maupun di sektor swasta. Di sektor pemerintahan saat ini dikenal adanya pegawai tidak tetap pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sementara di swasata pegawai kontrak sudah lama ada seiring adanya Undang-Undang No.3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
baca: training pajak penghasilan

Dalam dunia ketenagakerjaan, dikenal adanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak). Pegawai tetap (permanent employee) yang dimaksud ketenagakerjaan pada umumnya didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent) yang biasanya dikenal dengan istilah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sedangkan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak) secara umum didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang biasanya dikenal dengan istilah PKWT. Dalam praktek, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian keryawan tersebut menjadi karyawan tetap perusahaan. Pegawai kontrak biasanya mengerjakan pekerjaan yang tidak berbeda dengan karyawan tetap, hanya saja karena kebijakan SDM di suatu perusahaan yang tidak atau belum memungkinkan mengangkatnya sebagai karyawan tetap.

Dilingkup pemerintahan juga dikenal adanya pegawai kontrak atau pegawai tidak tetap pemerintah. Saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK). PPPK pada prinsipnya adalah pegawai tidak tetap pemerintah, yang dapat diberhentikan apabila target yang diberikan dalam kontrak kerja tidak terpenuhi. Konsep ini diterapkan untuk menunjang fungsi efisiensi anggaran negara dan produktivitas pegawai.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh PER-31/2012 dan PMK-252 sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat dua unsur dalam menentukan pegawai tetap menurut pajak yaitu menerima penghasilan secara teratur dan bekerja penuh waktu. Selain itu aturan pajak juga sudah menyiratkan bahwa pegawai kontrak pun pada hakikatnya termasuk pegawai tetap sebagaimana yang tertuan dalam definisi ...
"... serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu..."

Nah, dari sini dapat diambil benang merah bahwa sebenarnya baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak menurut ketenagakerjaan dan aparatur sipil negara jika dikaitkan dengan perpajakan kedua-duanya merupakan pegawai tetap dalam kacamata pajak penghasilan implikasinya dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah mereka berhak atas biaya jabatan dan mendapatkan pengurangan PTKP setahun.

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Andi Chandra, SE.,BKP

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak