Home » » Menyiapkan SPT PPh 21 Masa Desember yang Efektif

Menyiapkan SPT PPh 21 Masa Desember yang Efektif

Saat ini fungsi SPT Masa Desember tidak lagi sebagai "Laporan Tahunan" pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. SPT PPh 21 Masa Desember tidak jauh berbeda dengan SPT Masa Januari - November, kecuali pada lampiran 1721-I. Seiring dengan berlakunya PER-14/2013 , maka saat ini SPT PPh 21 Masa Desember tidak lagi berfungsi sebagai SPT Tahunan PPh 21. Hal ini diketahui dengan hilangnya kolom 21 SPT lama yang berisi keterangan: "PPh 21 yang telah dipotong dari Januari s.d November" 

Tidak seperti aturan terdahulu, dimana pada Masa Desember masih dapat "digunakan" untuk meng-cover laporan tahunan, maka mulai Masa Pajak Desember 2014 ini hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan.  SPT PPh 21 Masa Desember berfungsi sebagaimana SPT Masa setiap bulannya, hanya ada tambahan lampiran 1721-I yang dibuat rangkap dua yaitu 1 (satu) Masa Pajak dan untuk 1 (satu) Tahun Pajak. Pengisian Induk  SPT PPh 21 Masa Desember tetap seperti laporan Masa Januari - November. Pemotongan Pajak tidak perlu membuat dua SPT, baik Masa Desember maupun Masa Januari - Desember. Tak hanya itu, perubahan formulir juga terjadi di bukti potong tahunan yaitu 1721 A1 dan 1721 A2.

Kondisi ini membuat pemotong pajak harus lebih teliti dan cekatan dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung transaksi. Banyak diketahui bahwa pemotong pajak menggunakan  SPT PPh 21 Masa Desember sebagai penutup laporan atas Objek-Objek PPh 21 seperti gaji, upah, honor, tunjangan maupun fee. Trik ini dulunya dilakukan apabila ada pembayaran-pembayaran atas Objek PPh 21 yang belum dilakukan, lazimnya diselasikan di Masa Desember. Sebagai contoh adanya pembayaran penghasilan tidak teratur semacam bonus atau THR di Masa Januari-November yang belum ditunaikan pemotongan pajaknya, biasanya pemotong pajak menundanya hingga Masa Desember. Meskipun trik ini tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan perpajakan, tetapi hal ini masih dapat dilakukan mengingat masih sulit teridentifikasinya oleh karena adanya fungsi SPT Masa Desember yang sebagai rekapitulasi tahunan. Nah, saat ini trik tersebut tidak dapat lagi dilakukan, karena tidak ada laporan tahunan dalam SPT Masa Desember. Pemotong Pajak harus lebih teliti dan bijak dalam memotong pajak penerima penghasilan Pasal 21 untuk menghindari sanksi perpajakan.

Alasan mengapa pentingnya SPT PPh 21 Masa Desember adalah untuk menghindari adanya kekurangan bayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa lazimnya pemotong pajak akan menyampaikan laporan keuangan sebagai laporan SPT Tahunan Badan. Nah, didalam laporan keuangan tentunya terdapat komponen beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan, besarnya laba dan lain sebagainya. Salah satu biaya yang berhubugan dengan PPh 21 adalah biaya gaji, honor, fee, biaya jasa, THR, bonus dan biaya lain yang terkait pembayaran kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baik Dalam Negeri (PPh 21) maupun Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (PPh 26).

Biaya-biaya yang mengandung Objek PPh 21 tersebut harus sudah dipastikan semuanya telah dilaporkan dalam  SPT PPh 21 Masa yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa saat terutangnya PPh 21 adalah pada saat dibebankan dibuku perusahaan atau pada saat penghasilan tersebut dibayarkan. Sehingga apabila ada Objek PPh 21 yang telah dibayarkan atau telah dibebankan maka pemotong pajak harus sudah menyetorkannya perpajakan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya didalam SPT Masa yang bersangkutan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Jika telat, denda 2% per bulan sudah menanti!

Apabila terdapat perbedaan biaya Objek PPh 21 antara yang dilaporkan di SPT Masa PPh 21 dengan biaya yang dilaporkan didalam laporan keuangan, KPP lazimnya akan menerbitkan burat himbauan yang berisikan adanya perbedaan data (selisih biaya) dan potensi pajak yang masih harus dibayar. Meskipun tak lantas semua biaya dapat dikonversikan secara langsung menjadi Objek PPh 21, perlu ada klarifikasi dari Wajib Pajak dan konseling. Untuk itulah Wajib Pajak diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi yang ditindaklanjuti oleh KPP dengan menggunakan proses konseling. Sebelum hal itu terjadi, pemotong pajak perlu membuat SPT PPh 21 Masa Desember yang efektif agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Andi Chandra, SE.,BKP

0 komentar:

Poskan Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak