Home » , » Beberapa Alasan Mengapa DJP Harus Direformasi

Beberapa Alasan Mengapa DJP Harus Direformasi


Perubahan itu memang perlu dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi yang dinamis mesti menempuh jalan itu, karena jika menjalankan pola pikir dengan cara-cara lama dan tidak adanya perubahan, tidak akan lama lagi zamanlah yang akan menggilas DJP.

Kesadaran tersebut tampak ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memukul gong untuk memula sebuah perubahan di November 2016 “Reformasi Perpajakan”. 

Lantas, mengapa DJP harus berubah? Ada beberapa alasan yang mendasarinya:
  • Mutu layanan yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak jauh dari kata optimal. Banyak Wajib Pajak yang mengeluh terhadap layanan DJP tersebut, seperti sulitnya melakukan pendaftaran Wajib Pajak dan pelaporan secara daring, pelayanan yang tidak menjangkau secara luas terutama terhadap Wajib Pajak yang jauh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan regulasi yang malah mempersulit Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

  • Kurang tegasnya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Hal ini terbukti dari basis data perpajakan yang kurang akurat, tidak adanya prioritas pengawasan dan penegakan hukum, proses bisnis penegakan hukum yang tidak menjamin pemerintahan yang bagus, serta kurangnya pengendalian interaksi antara petugas pajak dan Wajib Pajak.

  • Sangat sedikit kerja sama dengan para pihak yang bermuara pada basis data dan penegakan hukum yang lemah serta kebijakan perpajakan yang mengganggu investasi. Seperti yang diketahui, kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal pun Kementerian Keuangan telah terfasilitasi dengan Undang-Undang perpajakan yang ada.

  • Kurangnya keadilan perpajakan yang diterima para Wajib Pajak. Hal ini tercermin dari kurangnya kualitas produk hukum perpajakan berupa surat ketetapan pajak, masih banyaknya permohonan keberatan, dan permohonan restitusi yang tidak sederhana.

  • Lemahnya institusi perpajakan. Ini jelas tergambar dari sumber daya manusia yang terbatas dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang ditangani, kurangnya motivasi pegawai yang belum tertata dengan baik, serta tidak berdayanya sistem pengendalian internal.

  • Lemahnya regulasi perpajakan. Tidak sedikt aturan perpajakan yang multitafsir, kurang berdayanya aturan perpajakan yang ada, Undang-Undang perpajakan yang tidak mengantisipasi perkembangan ekonomi yang bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks menjadikan DJP seringkali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan potensi pajaknya.

Dengan alasan-alasan di atas itulah yang mendasari wajibnya reformasi perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Negara kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Sebagai manusia ada dua modal untuk melakukan perubahan itu yakni nalar yang sehat dan belajar tiada henti. Dengan adanya dua modal itu diyakini sekali perubahan dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Mudah-mudahan!

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak