Home » , » Cara Hitung PMK 39/2016, Pajak Baru Untuk Pemilik Kartu Kredit

Cara Hitung PMK 39/2016, Pajak Baru Untuk Pemilik Kartu Kredit


Menghitung secara detil pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kartu kredit bukan hal yang sederhana. Ketentuan baru pajak kartu kredit ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Perubahan Kelima Keputusan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2013).
baca: info training pajak

Dalam PMK No. 39/2016 hanya mencantumkan beberapa item data dan informasi yang akan diterima oleh Ditjen Pajak, tetapi item ini berasal dari 23 lembaga sumber data. 

Potensi rumitnya cross section data di antara ke 23 institusi perbankan akan membuat perhitungan pajak tidak mudah dilakukan. Satu nasabah pemilik kartu kredit dapat memiliki beberapa account di beberapa bank dan Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit (LPKK). 

Kombinasi dari data satu account pemilik kartu diselaraskan dengan data yang berasal dari ke 23 instansi tersebut. Artinya ada kemungkinan besar 23 kombinasi data dari satu account nasabah. Sebanyak 23 kombinasi data ini dapat berpengaruh pada data pendapatan total dari nasabah perbankan. 

PMK No. 39/2016 akan berpengaruh terhadap perhitungan PPh 21 pada aplikasi formulir isian pajak. Selain fitur perhitungan gaji bersih dan gaji kotor, BPJS, slip gaji elektronik dan pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru akan muncul item baru terkait dengan limit kartu kredit sebagai bagian dari dana yang mempengaruhi item pendapatan. Billing Statement dari data transaksi kartu kredit atau limit kartu kredit akan diperhitungkan sebagai item baru dalam perhitungan PPh 21. 

Pada prinsipnya, menghitung pajak penghasilan pribadi dilakukan pada akhir tahun, setelah seluruh data penghasilan pada tahun berjalan dikumpulkan dan dihitung. Perhitungan yang dilakukan berdasarkan PMK No.39/2016 akan menambahkan item baru dalam PPh 21. 

Pekerja perusahaan, pada awal tahun akan mendapatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan SPT Tahunan (1721-A) dari bagian Sumber Daya Manusia. Bukti pemotongan pajak SPT Tahunan (1721 A1) ini berisi total penghasilan pada tahun berjalan, pajak penghasilan yang telah disetor ke negara dan informasi lainnya untuk digunakan mengisi Form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.  

Undang-Undang No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan menjadi dasar utama perhitungan pajak penghasilan. 

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah perhitungan penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Item yang termasuk penghasilan bruto adalah gaji pokok (basic salary), tunjangan transport, tunjangan perumahan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian, premi asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya yang sifatnya teratur. 

Selain penghasilan teratur ada juga penghasilan bersifat insidental yang meliputi uang lembur, bonus, uang perjalanan dinas, uang cuti, tunjangan hari raya serta tunjangan insidental lainnya. PMK No.39/2016 akan mempengaruhi penghasilan insidental. Perhitungan dilakukan dari billing statement yang diterbitkan oleh perbankan atau LPKK pada saat belanja menggunakan kartu kredit. Harga dari barang yang dibeli dengan kartu kredit akan masuk menjadi bagian pendapatan insidental. Metode ini dapat digunakan atau pilihan metode menghitung limit kartu kredit sebagai pendapatan insidental yang hanya sekali pada saat limit kartu kredit didapatkan. Pada saat limit maksimal kartu kredit ditambahkan kembali ke account kartu kredit, maka limit baru yang ditambahkan dianggap sebagai pendapatan baru yang harus dihitung kembali, disamakan dengan pendapatan insidental baru. 

Setelah semua pendapatan rutin dan insidental dihitung, maka berbagai unsur yang mengurangi pendapatan dihitung sebagai selisih. Pendapatan bersih ini yang kemudian dipadankan dengan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dan mendapatkan PKP (Pendapatan Kena Pajak). PKP kemudian dikalikan dengan tarif PPh untuk menghasilkan PPh Pajak Pendapatan Pribadi (Pph 21) yang harus dibayarkan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak