Home » , » Equalisasi SPT PPh Badan

Equalisasi SPT PPh Badan


Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Badan yang disampaikan oleh perusahaan, akan diperiksa equalisasinya dengan SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 23 dan SPT Masa Pajal Pertambahan Nilai (PPN).

Maka dari itu, sebaiknya perusahaan melakukan rekonsiliasi secara periodik antara unsur-unsur yang terdapat di SPT Badan dengan unsur yang terdapat di SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPN. Jika ada perbedaan, maka perbedaan tersebut harus segera ditelusuri dan dilakukan koreksi apabila diperlukan.

Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21 

Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21 adalah prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap Jumlah Biaya Gaji dan Tunjangan serta biaya lainnya yang dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, yang tercantum dalam SPT PPh Badan, dengan Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21. DPP ini terdiri dari gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan dan penghasilan lain yang dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang menjadi obyek PPh Pasal 21, apakah telah sama.

Equalisasi SPT PPh Bada dengan SPT PPh Pasal 23 

Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 23 berkaitan dengan prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap jumlah biaya sewa, bunga, deviden, royalti, dan jasa lain yang harus dipotong PPh Pasal 23 pada SPT PPh Badan dengan jumlah DPP SPT PPh Pasal 23, apakah telah sama.

Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN 

Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN berkaitan dengan perosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP atas jumlah omzet penjualan dalam SPT PPh Badan dengan jumlah omzet menurut SPT PPN bulan Desember tahun yang bersangkutan, apakah telah sama atau tidak.

Omzet penjualan yang tercantum dalam SPT PPh Badan dengan SPT PPN bisa beda:
  • Omzet penjualan di SPT PPh Badan bisa lebih besar dari omzet penjualan di SPT PPN karena penjualan di SPT PPh Badan menganut akrual basis sehingga atas penjualan kredit, jika barangnya telah diserahkan, penjualan sudah dilaporkan, sedangkan pada SPT PPN, penjualan kredit baru dibuat faktur pajaknya pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang. 
  • Omzet penjualan di SPT PPh Badan lebih kecil dari pada omzet penjualan di SPT PPN, karena penerimaan uang atas penjualan sudah harus dibuat faktur pajaknya meskipun barangnya belum diserahkan, sementara penjualan tersebut baru dilaporkan setelah penyerahan barang.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak