Home » , » Indonesia Terjebak Budaya Hutang Tutup Hutang

Indonesia Terjebak Budaya Hutang Tutup Hutang


Seluruh elemen masyarakat dan rakyat Indonesia sepakat bahwa negara perlu dana besar dalam membangun Indonesia menuju cita-cita. Sebagai pengelola negara, Pemerintah membelanjakan dana dari pendapatan negara untuk kegiatan rutin pemerintahan, politik, ekonomi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, subsidi, pembangunan sarana, prasarana, infrastruktur dan lain-lain melalui kementerian, badan dan lembaga negara. 

Pengeluaran belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara memaksa pemerintah untuk mencari solusi dan salah satu solusinya adalah hutang. Bagi Indonesia, berhutang telah menjadi candu dan sebagai pilihan yang bersifat memaksa diri bertindak di luar kemampuan keuangan demi menjaga lifestyle, stabilitas ekonomi dan sosial. Jalan pintas ini akan mengundang banyak resiko. 

Dalam jangka pendek, hutang sangat membantu mengatasi likuiditas menutup defisit anggaran karena pendapatan negara lebih kecil dari belanja negara, sehingga pengeluaran untuk pembangungan bisa berjalan sesuai dengan target. Sedangkan dalam jangka panjang, hutang menimbulkan berbagai macam persoalan selain beban bunga dan pokok cicilan. 

Faktor penyebab hutang diantaranya defisit transaksi berjalan, meningkatnya kebutuhan investasi, inflasi dan perekonomian yang kurang efisien. Perekonomian yang efisien dapat memberi lebih banyak barang dan jasa kepada masyarakat tanpa menggunakan lebih banyak sumber daya, sehingga negara surplus. 

Pendapatan negara dalam APBN 2016 sebesar Rp. 1.360 triliun atau 74,6% dipatok dari pajak negara sedangkan sisanya sebesar Rp. 462 triliun atau 12,3% selain pajak (PNBP). Seluruh pendapatan negara dalam APBN belum mampu menutup seluruh pengeluaran negara. Sebagian dana hutang digunakan untuk membayar hutang sehingga porsi hutang semakin besar dan membuka resiko bangkrut atau tidak mampu membayar hutang. 

Negara Yunani, Ekuador, Zimbabwe adalah contoh negara yang bangkrut karena hutang. Hal ini perlu diwaspadai dan menjadi pembelajaran bagi Indonesia karena ketergantungan kepada hutang menunjukan kurangnya produktifitas dan efisiensi dalam sistem perekonomian negara. 

Pajak merupakan sumber dana terbesar dalam APBN yang perlu mendapat perhatian penting dan serius dari pemerintah, DPR, masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Kegagalan pajak dalam memenuhi target pendapatan negara pada hakekatnya merupakan kegagalan seluruh komponen bangsa. Pajak merupakan kontribusi rakyat dalam pembangunan atas dasar kerelaan dan kejujuran sesuai aturan yang disepakati bersama. 

Pemungutan pajak Indonesia menganut sistem self assesment, yang berarti memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat untuk menghitung, menyetor dan melapor pajaknya sendiri. Kegagalan dalam mendapatkan dana pajak bisa jadi karena kurangnya potensi pajak atau kejujuran Wajib Pajak (WP) rendah dalam melaksanakan kewajiban pajak atau dari keduanya. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi yang mengadministrasikan pajak negara memerlukan dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama berkarya, berbagi untuk negara melalui pajak. Kepedulian terhadap pajak negara merupakan wujud rasa syukur untuk berbagi 2 terhadap sesama. Berapapun pajak yang kita bayar masih lebih besar yang kita terima dari negara tercinta Indonesia.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak