Home » , » Inilah Beberapa Inovasi Penting DJP yang Perlu Anda Ketahui di Kuartal Pertama 2017

Inilah Beberapa Inovasi Penting DJP yang Perlu Anda Ketahui di Kuartal Pertama 2017


Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada akhir tahun 2016 lalu membentuk tim reformasi perpajakan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. 

Tujuan dari pembentukan tim tersebut adalah untuk membangun institusi perpajakan yang berwibawa yang mampu melaksanakan tugas pengumpulan penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak kepada institusi perpajakan. 

Proses bisnis interaksi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) harus memberikan kemudahan kepada WP dalam pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban WP. DJP harus mampu mengemas kualitas pelayanan menjadi lebih mudah, sederhana, efektif, kekinian, dan terjangkau buat WP. 

Untuk memenuhi tuntutan reformasi perpajakan terkait kemudahan proses bisnis dan peningkatan mutu pelayanan, Tim Reformasi Perpajakan telah menghasilkan beberapa capaian kinerja di kuartal pertama 2017 antara lain delapan inovasi sebagai berikut: 

E-billing support. Ini adalah integrasi sistem billing dengan sistem penagihan, termasuk pemberitahuan jatuh tempo pembayaran dan melalui outbound call. 

Fasilitas virtual assistant dan live chatting. Ini adalah fitur pelayanan tanya jawab dalam situs web pajak.go.id yang terhubung dengan call center Kring Pajak. Untuk saat ini fasilitas live chat yang diberikan hanya melayani informasi umum perpajakan dan hanya aktif sesuai jam kerja pelayanan DJP. 

Peluncuran E-Form 1770 dan 1770S. E-Form merupakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik berbentuk file dengan ekstensi .xfdl yang hadir sebagai solusi atas permasalahan efiling. E-filing hanya mengakomodir SPT Tahunan 1770S dan 1770SS. Aplikasi tersebut dapat diunduh dan diisi secara luring, setelah selesai baru diunggah secara daring menggunakan aplikasi Form Viewer. 

Prepopulated SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Terkadang Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan menunda-nunda pengisian dan pelaporan SPT Tahunan karena belum mendapatkan bukti potong dari pemberi kerja. Prepopulated SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Karyawan ini menjadi sebuah solusi, karena WPOP Karyawan tidak perlu menunggu bukti potong diterima dari pemberi kerja, namun sudah langsung muncul dalam e-form atau e-filing. 

Peluncuran Mobile Tax Unit (MTU), yaitu unit organisasi nonstruktural untuk pelayanan di luar kantor. MTU merupakan sebuah solusi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang lokasinya jauh dari KPP. 

Piloting KPP Mikro pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada WP dan memberikan kemudahan kepada WP, DJP telah meluncurkan uji coba piloting KPP Mikro kepada lima KP2KP. KPP Mikro disini merupakan KP2KP rasa KPP, memberikan layanan yang lebih banyak daripada KP2KP pada umumnya. 

E-Bukpot atau bukti potong pajak secara elektronik yang memudahkan administrasi data sekaligus menjadi input bagi prepopulated SPT. 

Peluncuran Platform Kartin1, yaitu platform yang menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan kartu identitas lainnya. Pada hari Jumat, 31 Maret 2017, DJP telah meluncurkan purwarupa Kartu Indonesia 1 (Kartin1) yang dibaca Kartini. Kartu ini merupakan kartu multifungsi yang menyatukan identitas pribadi WP dengan berbagai perpautannya. Hal ini akan sangat memudahkan instansi lain yang membutuhkan informasi mengenai kepatuhan pajak WP dan juga sangat membantu bagi WP dalam menerima pelayanan publik. 

Perubahan bersifat dinamis, tidak statis. Pastinya apa yang dicapai saat ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan sehingga semakin meningkatkan mutu pelayanan terhadap WP. Mengutip Susilo Bambang Yudhoyono, “Reformasi hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan. Yang baik wajib dilanjutkan, yang tidak baik mesti dikoreksi dan diperbaiki.”

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak