Home » , » Kepatuhan Bagi Wajib Pajak

Kepatuhan Bagi Wajib Pajak


Memaksakan Kepatuhan Wajib Pajak

Sudah menjadi rahasia umum jika pembangunan infrastruktur, administrasi pemerintahan, kesehatan dan keamanan dibiayai pemerintah dari pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedikit orang atau masyarakat yang belum tahu pentingnya pajak untuk pembangunan bangsa Indonesia. Sudah banyak iklan ataupun pemberitaan tentang pajak. Namun kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya belum meningkat secara signifikan.

Pada tahun 2013, dari 110 juta orang yang aktif bekerja dan memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tercatat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau terdaftar sebagai wajib pajak hanya sekitar 20 persen atau berjumlah 20 juta orang saja.

Dari 20 juta orang yang terdaftar dan memiliki NPWP tersebut, yang memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya berjumlah sekitar 9 jutaan. Laporan SPT Tahunan merupakan tolak ukur kepatuhan wajib pajak. Yang berarti kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara dan patuh pada kewajiban perpajakannya hanya berjumlah 8 peren saja dari seluruh masyarakat Indonesia yang harusnya terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sungguh ironis!

Memaksakan Kepatuhan = Memaksakan Kesadaran

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor-43/PJ/2015 Tanggal 15 Desember 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Korfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah.

Pemberlakuan KSWP terhadap seluruh layanan publik yang ada di Indonesia ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Idealnya bukan kepatuhan Wajib Pajak yang seharusnya dikejar, akan tetapi kesadaran mandiri dari Wajib Pajak yang menjadi tujuannya.

Perdebatan akan hal tersebut akan terus ada selama perpajakan di Indonesia menganut sistem self asessment. Pada sistem self asessment tolak ukurnya adalah kepatuhan dalam memasukan SPT Tahunan. Kesadaran tersebut akan terbentuk jika orang telah ‘dipaksa’ untuk patuh.

Bahkan akan terbentuk kepatuhan secara dini jika Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) diterapkan termasuk pada anak yang akan mendaftarkan diri pada sekolah. NPWP serta SPT Tahunan orang tuanya yang akan mendaftarkan anaknya masuk sekolah telah ‘valid’ ketika di cek melalui KSWP. Si anak akan ‘memaksa ‘ orang tuanya untuk patuh pada kewajiban perpajakannya maka dengan sendirinya si anak akan terbentuk kesadaran akan pentingnya pajak.

Dengan diterapkankannya KSWP pada setiap layanan publik, maka akan muncul ‘Kepatuhan’ karena setiap orang yang akan memanfaatkan layanan publik akan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Bahkan akan muncul istilah “Urus dahulu pajakmu sebelum mengurus lainnya”. Jika kepatuhan telah mendekati sempurna maka kesadaran mandiri masyarakat akan mengikuti. Dengan mamaksakab ‘kepatuhan’ Wajib Pajak maka sekaligus akan memaksakan ‘kesadaran’ Wajib Pajak.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak