Home » , » Mau Nomor Seri Faktur Pajak? Lunasi Dulu Utang Pajaknya

Mau Nomor Seri Faktur Pajak? Lunasi Dulu Utang Pajaknya


Permintaan nomor seri faktur pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak dapat diproses jika PKP belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa PPN tiga bulan terakhir. Lantas bagaimana jika PKP tersebut memiliki utang pajak? 

Nomor seri faktur pajak pada awalnya dibuat sendiri oleh PKP. Tetapi hal tersebut menimbulkan kerawanan pelanggaran seperti timbulnya kasus faktur pajak fiktif (tidak sah). Hal tersebut diindikasikan karena saat itu kontrol nomor seri faktur pajak tidak di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Mulai tahun 2012, nomor seri faktur pajak ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014. 

DJP cukup hati-hati dalam memberikan nomor seri faktur pajak. Dalam peraturan tersebut PKP harus memiliki syarat Kode Aktivasi dan Password dan mengaktivasinya. PKP juga diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN untuk tiga masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo berturut-turut pada saat PKP mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.
Baca: download tutorial e faktur
training pajak penghasilan

Pengecekan perlu juga dilakukan terhadap kepatuhan pembayaran pajak PKP seperti pembayaran atau pelunasan utang pajak sehingga DJP dapat memanfaatkan data internalnya dalam menggali potensi penerimaan pajak. Misalnya dalam peraturan yang mengatur permintaan nomor seri faktur pajak ditambahkan satu syarat, yaitu jika PKP memiliki utang pajak, PKP tersebut harus melunasi utang pajaknya terlebih dahulu. Atau pengecualian dalam hal PKP tersebut pada proses penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 

Hal tersebut juga menunjukkan sinergi yang baik pada internal DJP dalam memanfaatkan data yang ada, sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pada akhirnya diharapkan dengan integrasi data tersebut dapat memberikan dampak positif, seperti perputaran piutang pajak dapat lebih cepat dan kepatuhan perpajakan dalam menyetor pajak dapat meningkat.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak