Home » , » Memaksakan Kesadaran Wajib Pajak

Memaksakan Kesadaran Wajib Pajak


Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor-43/PJ/2015 Tanggal 15 Desember 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Korfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah. 

Pemberlakuan Korfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terhadap seluruh layanan publik yang ada di negeri ini akan sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Bukan kepatuhan yang seharusnya dikejar, akan tetapi kesadaran mandiri dari Wajib Pajak lah yang menjadi tujuannya.

Perdebatan tersebut akan terus ada selama perpajakan di Indonesia menganut sistem self asessment. Karena dengan menganut sisitem ini, maka tolak ukurnya adalah kepatuhan dalam memasukan SPT Tahunan. Kesadaran akan terbentuk dengan sendirinya jika orang tersebut telah ‘dipaksa’ untuk patuh.

Secara dini bahkan akan terbentuk kepatuhan jika KSWP diterapkan termasuk pada anak yang akan mendaftarkan diri pada sekolah. NPWP dan SPT Tahunan orang tuanya yang akan mendaftarkan anaknya masuk sekolah telah ‘valid’ ketika di cek melalui KSWP. Si anak akan ‘memaksa ‘ orang tuanya untuk patuh pada kewajiban perpajakannya dan dengan sendirinya si anak akan terbentuk kesadaran akan pentingnya pajak.

Dengan diberlakukannya KSWP pada setiap layanan publik, maka akan muncul ‘Kepatuhan’ karena setiap orang yang akan memanfaatkan layanan publik akan terlebih dahulu ‘mengurus’ atau menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian akan muncul istilah “Urus dulu pajakmu sebelum mengurus lainnya”.

Jika kepatuhan telah mendekati sempurna, diyakini kesadaran mandiri masyarakat akan mengikuti. Dengan mamaksakan ‘kepatuhan’ berarti sekaligus akan memaksakan ‘kesadaran’ Wajib Pajak.


0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak