Home » , » Menelusur Pajak Atas Transaksi e-Commerce

Menelusur Pajak Atas Transaksi e-Commerce


Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dengan pertumbuhan kelas menengah terbesar di Asia Tenggara. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi lahan subur bagi pemain bisnis, terutama bisnis retail. 

Jumlah penduduk besar (250 juta jiwa) dengan pendapatan perkapita 3.475 USD merupakan pasar yang potensial bagi pelaku bisnis ini. e-Commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik sehingga antara pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Fleksibilitas tersebut menjadikan perdagangan e- commerce digemari oleh masyarakat modern penggunan internet. 

Transaksi e-commerce menurut OECD kemudian diadopsi ke dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) dapat dikelompokan menjadi empat kelompok yaitu online marketplace, online retail, classified ads, dan daily deals. Walaupun dalam prakteknya satu pelaku perdagangan e-Commerce dapat melakukan lebih dari satu kelompok transaksi tersebut. 

Pada transaksi e-Commerce terdapat potensi pajak yang seharusnya dapat disetorkan pada negara. Berdasarkan SE-62 tidak ada pajak baru terhadap transaksi e-Commerce sehingga berlaku ketentuan umum. Jika dapat mengawasi transaksi e-commerce, maka penerimaan dari sektor ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak. 

Pajak atas transaksi e-commerce sesuai dengan SE-62 telah mempertegas bahwa tidak ada pajak baru dalam transaksi e-commerce. Yang berarti tidak ada perbedaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan antara transaksi e-commerce maupun konvensional. Oleh karena itu bagi penjual atau pembeli dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada sebelumnya. 

Tujuan dari penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce adalah untuk menerapkan keadilan bagi semua Wajib Pajak (WP) baik konvensional maupun e-commerce. Karena pada dasarnya kewajiban Wajib Pajak pelaku bisnis konvensional atau e-commerce tidak berbeda. 

Kegagalan dalam memungut pajak dari transaksi e-commerce dapat mengakibatkan tidak dilaksanakannya prinsip keadilan dalam penegakan hukum, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam persaingan antara pengusaha karena beban pajak yang tidak merata di antara WP tersebut, serta penerimaan negara dari pajak yang tidak maksimal.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak