Home » , » Pajak Merupakan Kewajiban Hukum

Pajak Merupakan Kewajiban Hukum


Menurut Pasal 1 UU KUP, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Bahkan diperlukan setidaknya tiga frase untuk menggambarkan definisi menurut Pasal 1 UU KUP diatas. Yaitu, kontribusi wajib, bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang. Ketiga frase tersebut memberi warna yang sama bahwa pajak adalah tindakan hukum yang wajib dipenuhi. 

Sebagaimana lazimnya sebuah kewajiban hukum maka pelanggaran terhadapnya akan dikenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi di bidang pajak meliputi sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan ataupun pidana penjara. 

Sanksi-sanksi tersebut sejatinya dibuat agar dapat menumbuhkan sikap taat bagi setiap Wajib Pajak. Maka pengenaan sanksi mesti mempertimbangkan aspek keadilan baik keadilan yang tertulis maupun keadilan dalam praktik di lapangan. Pengenaan sanksi harus benar-benar tepat dalam perhitungan dan tepat sasaran dalam pengenaannya. 

Jika sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang pajak sangat memberatkan baik dari sisi formal maupun material maka akan menimbulkan ketakutan yang berlebihan dari Wajib Pajak. Sanksi pajak tersebut tentu saja menambah beban yang harus dipikul Wajib Pajak. Efek psikologis dari keadaan demikian, apalagi jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, akan membuat Wajib Pajak khawatir membayar pajak terlalu tinggi. Bagi Wajib Pajak, manajemen pajak akan selalu diupayakan agar pajak yang dibayar rendah. 

Kesan kuat pajak sebagai kewajiban hukum di atas kertas seringkali senada dengan yang terjadi di lapangan. Setiap tindakan yang dilandasi dengan keterpaksaan selalu melahirkan perlawanan apapun bentuknya. Meskipun tentu saja bukan sesuatu yang bisa dianggap keliru, namun wajah hukum (apalagi jika disalahartikan) cenderung membuat ‘kehidupan’ di dunia pajak menjadi ramai dengan konflik karena dipenuhi dengan upaya penghindaran oleh Wajib Pajak dan pengejaran oleh pihak fiskus.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak