Home » , » Perlukah Indonesia Memiliki Standar Akuntansi Pajak?

Perlukah Indonesia Memiliki Standar Akuntansi Pajak?


Standar Akuntansi Pajak merupakan turunan dari peraturan tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dengan adanya Standar Akuntansi Pajak, pengakuan penghasilan dan biaya untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi lebih akurat dan jelas. Hal ini akan memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam penerapan di lapangan. 

Jika tidak ada Standar Akuntansi Pajak, WP harus mengacu langsung pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan tentang PPh. Hal ini kadang-kadang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Untuk meninjau apakah keberadaan Standar Akuntansi Pajak tersebut lebih menguntungkan atau tidak, pertama-tama kita kaji beberapa kekurangan jika WP langsung mengacu pada peraturan dalam menghitung PKP. 
  1. Format peraturan dibuat sedemikian rupa sebagai sumber hukum yang berisi norma hukum yang mengikat. Beda halnya dengan standar akuntansi yang memang dirancang sebagai pedoman untuk diterapkan dalam praktik, sehingga lebih mudah diimplementasikan. 
  2. Dalam beberapa hal peraturan perpajakan kita belum mengatur secara jelas tentang pengakuan penghasilan dan pengakuan biaya. 
  3. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan kita, pengakuan tiap jenis biaya biasanya diatur dalam peraturan yang terpisah. Misalnya biaya promosi, biaya piutang tak tertagih, biaya penelitian dan pengembangan, dan sumbangan. Pengakuan biaya-biaya tersebut diatur dalam peraturan yang terpisah sehingga akan lebih mudah dipahami dan diterapkan jika disajikan dalam bentuk standar akuntansi.

Selanjutnya, apa saja keuntungan-keuntungan jika terdapat Standar Akuntansi Pajak, diantaranya:
  1. Standar Akuntansi Pajak merupakan turunan dari ketentuan-ketentuan dari peraturan yang mengatur tentang PPh yang menyajikan pedoman dalam pengakuan penghasilan dan biaya untuk menghitung PKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakanStandar Akuntansi Pajak disajikan dalam format untuk diterapkan di lapangan sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.Keberadaan Standar Akuntansi Pajak tidak menambah beban administrasi WP.
  2. Standar Akuntansi Pajak disajikan dalam format untuk diterapkan di lapangan sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. 
  3. Keberadaan Standar Akuntansi Pajak tidak menambah beban administrasi WP. WP tetap menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Dalam menghitung PKP, WP melakukan rekonsiliasi laba rugi fiskal dengan melakukan penyesuaian fiskal pada laporan laba rugi komersial. Dalam melakukan penyesuaian fiskal tersebut, WP mengacu pada Standar Akuntansi Pajak yang lebih mudah untuk diterapkan. 
  4. Adanya Standar Akuntansi Pajak membuat pengakuan penghasilan dan biaya untuk menghitung PKP menjadi lebih jelas dan pasti. Hal ini akan mengurangi sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Semakin sedikit sengketa, semakin kecil biaya administrasi yang dikeluarkan, baik oleh wajib pajak maupun oleh fiskus.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak