Home » » Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Prasyarat Pergaulan Dunia

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Prasyarat Pergaulan Dunia


Jika dilihat dari kepentingan luar negeri, terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017  tersebut dalam rangka mendukung komitmen yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota G20 untuk mendukung pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information / AEOI). Hal ini didorong oleh krisis global yang terjadi pada tahun 2008 yang imbasnya menimpa hampir semua negara di dunia. Akibat dari krisis global itu terjadi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Modus yang sering dipakai oleh para pelaku adalah dengan menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatan praktek-praktek nakal penghindaran pajak di negara-negara tax havens atau offshore Financial Center.

Kesepakatan untuk menyonsong era keterbukaan bermula dari deklarasi yang dilakukan oleh  G20 Leaders' pada London Summit pada bulan April 2009 (Indonesia adalah salah satu anggota G20) untuk segera mengakhiri era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir.

Menyusul kemudian pada bulan September 2009 Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota Global Forum on Transparancy and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum). Berikutnya pada bulan November 2011 Indonesia menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC), dimana pada Pasal 6-nya mengatur tentang pelaksanaan AEOI. Selanjutnya pada bulan September 2013, G20 Leaders' Saint Petersburg Summit mendeklarasikan dukungan bagi OECD untuk menetapkan standar global untuk pelaksanaan AEOI.

Standar umum atau tata krama yang berlaku dalam pergaulan adalah diterapkannya prinsip timbal balik (resiprokal). Tata krama ini berlaku juga dalam pergaulan internasional. Untuk itulah pada bulan November 2014, G20 Leaders' Brisbane Summit mendeklarasikan komitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan Common Reporting Standard (CRS)  mulai tahun 2017 atau tahun 2018. Terakhir pada bulan Juni 2015, Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), yang di dalam Annex F-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan September 2018.

Penerbitan regulasi domestik yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan dan memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk mempertukarkan dengan negara lain mendesak untuk dilakukan. Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan maupun aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan telah menjawab tantangan untuk memenuhi komitmen di atas.

Belakangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 mengalami penyempurnaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017, namun perubahan tersebut tidak mengurangi sinyal kuat kesungguhan pemerintah melakukan reformasi perpajakan jilid III ini.

Bila ditinjau dari sudut pandang kepentingan domestik, dengan berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 berikut aturan pelaksaannya diharapkan akan menambah luasnya basis data perpajakan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat Indonesia menganut sistem perpajakan berdasarkan self assessment, basis data yang kuat adalah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus tax ratio. Tanpa basis data yang luas lagi-lagi institusi perpajakan seperti pasukan yang ditugasi untuk berperang tetapi tanpa diberikan senjata.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak