Home » , » Rahasia Perbankan dan Pemeriksaan Pajak

Rahasia Perbankan dan Pemeriksaan Pajak

Sudah sejak lama kerahasiaan perbankan yang menyangkut informasi nasabah seperti bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan atau Deposito dijadikan alat oleh Wajib Pajak perbankan untuk menghindari kewajiban pemeriksaan pajak.

Dari sisi kenyamanan dalam dunia usaha, kerahasiaan perbankan adalah hal yang paling penting karena menyangkut keamanan harta para nasabah. Melalui ketentuan-ketentuan yang diatur oleh otoritas perbankan ataupun perpajakan, Pemerintah Indonesia menjamin hal tersebut. Seperti pada Peraturan Bank Indonesia nomor: 2/19/PBI/2000 yang mengemukakan bahwa pihak perbankan harus merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.

Terkait Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila untuk keperluan perpajakan aparat pajak yang bermaksud memperoleh data atau keterangan mengenai rekening nasabah/Wajib Pajak maka harus dimulai dengan permintaan ijin dari komisioner OJK. Dengan ketentuan perbankan dan OJK tersebut, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pun mengatur dalam Pasal 35 ayat (2) bahwa kerahasiaan perbankan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Sayangnya kebanyakan Wajib Pajak dari perbankan mengartikan kerahasiaan perbankan tersebut dengan kegiatan pemeriksaan pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya. Pada Pasal 29 UU KUP disebutkankan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan informasi, data, dokumen maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut harus ditiadakan.

Adanya perbedaan ranah ketentuan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak tidak relevan dengan ketentuan kerahasiaan perbankan yang diatur dalam UU perbankan dan UU OJK maupun Pasal 35 ayat (2) UU KUP. Jika Wajib Pajak perbankan yang mengharuskan pemeriksa pajak untuk meminta ijin kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan dengan menyebutkan nama nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya maka hal tersebut merupakan hal yang tidak mungkin karena  nasabah penyimpan bukan sebagai Wajib Pajak terperiksanya. Ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait kerahasiaan perbankan sangat relevan dengan Pasal 35 ayat (2) UU KUP tetapi tidak dengan Pasal 29 UU KUP.

Sebenarnya permasalahan terkait dengan ketakutan dari para Wajib Pajak perbankan akan bocornya informasi keadaan keuangan nasabah dapat diatasi melalui mekanisme khusus dalam pemeriksaan pajak. Mekanisme khusus tersebut berupa kegiatan pemeriksaan pajak atas data-data/dokumen informasi deposito atau tabungan yang dilakukan dalam suatu ruangan khusus dan dapat dipantau serta direkam oleh pihak bank tanpa ada kegiatan dokumentasi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak seperti fotokopi 

Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito atau Tabungan, pemotretan dokumen melalui telepon seluler ataupun kamera dan lain sebagainya. Hal ini sekiranya mendapat perhatian dari otoritas perpajakan di Indonesia untuk dapat dibakukan melalui suatu peraturan dalam ruang lingkup pemeriksaan pajak. namun jika anda ingin mengetahui lebih mengenai pajak silahkan cari info training pajak terkini yang di selenggarakan oleh PT Sinergi Solusi Bisnis

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak