Home » , » Tax Planning PPh Badan

Tax Planning PPh Badan


PPh Badan merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan/badan usaha yang biasanya disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau laba kena pajak. PKP terdiri dari unsur penghasilan dan biaya fiskal yang notabene penentuan penghasilan dan biaya berbeda antara akuntansi keuangan dengan perpajakan. Di sisi lain penghitungan PKP tidak bisa dilepaskan dari kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan. Khusus untuk Wajib Pajak Badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP sehingga dapat menghitung PKP secara benar dan akurat.

Maka dari itu, Wajib Pajak perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara pelakuan akuntansi dan fiskal. Secara fiskal penghasilan/pendapatan ada yang merupakan obyek pajak dan ada yang bukan obyek pajak. Penghasilan yang merupakan obyek pajak ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final dan ada juga yang dikenakan PPh bersifat final.
Baca: Informasi Training Pajak

Sementara biaya/pengeluaran, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut deductible expenses dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut dengan non deductible expenses. Di samping itu terdapat beberapa perbedaan metode pembukuan/pencatatan antara akuntansi dan fiskal, misalnya penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, pencadangan dan sebagainya. Hal-hal tersebut perlu diketahui oleh Wajib Pajak agar dapat melakukan perencanaan pajak atau tax planning dengan baik.



Perencanaan pajak yang terkait dengan PPh Badan memiliki porsi terbanyak dibanding jenis-jenis pajak lainnya karena PPh badan tidak bisa dilepaskan dari akuntansi keuangan. Di samping itu PPh Badan memiliki interdependasi dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Final dan PPN. Hal-hal yang terdapat dalam pelaporan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23/26, PPh Final dan PPn akan tercermin pula dalam laporan keuangan yang merupakan dasar penghitungan PPh badan. Misalnya:
  • DPP PPh Pasal 21 berupa penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pegawai dan penerima penghasilan lainnya harus sama dengan biaya gaji, upah, honorarium, dan sebagainya yang menyangkut kesejehtaraan karyawan yang tercantum dalam SPT PPh Badan tahun yang bersangkutan. Bila terdapat perbedaan harus bisa dijelaskan penyebabnya; 
  • Pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada pegawai tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, kecuali penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-466/KMK.04/2000 jo KEP-213/PJ./2001); 
  • Secara normal, total omzet penjualan dalam SPT PPh Badan harus sama dengan total omzet penjualan yang ada dalam akumulasi dalam SPT Masa PPN bulan terakhir (masa pajak) pada akhir tahun pajak. Artinya jika terjadi perbedaan, maka perlu dilakukan rekonsiliasi; 
  • DPP PPh Pasal 22/23/26/Final juga tercermin di dalam laporan keuangan yang menjadi dasar penghitung PPh Badan, dan sebagainya.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak