Home » , » Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai laporan keuangan yang dimaksud dalam KDPPLK tersebut adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, tugas akuntan adalah untuk melindungi pemakai tersebut dari kesalahan membaca informasi dalam akuntansi keuangan yang disajikan oleh akuntan.


Di dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan harus menghitung penghasilan dengan dua cara yang berbeda. Di satu sisi, akuntan perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principle) atau SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Sementara itu, di sisi lain akuntan juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan atau disingka SPT Tahunan PPh Badan.

Karena antara SAK dan ketentuan perpajakan banyak memiliki perbedaan, penentuan laba akuntansi (pretax financial income) dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable income) juga sering disingkat menghasilkan perbedaan.

Di bawah ini, diberikan gambaran adanya perbedaan yang disebabkan oleh penyusutan aktiva tetap, beban lain-lain, dan penghasilan bunga.

  1. Di dalam akun Penyusutan Aktiva Tetap menurut akuntansi dan menurut ketentuan fiskal terjadi perbedaan karena PT MBR menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. 
  2. Sebagian pengeluaran yang dicatat di akun Beban Lain-lain tidak diakui di dalam penghitungan taxable income karena pengeluaran tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang diterima menurut ketentuan fiskal dan atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT MBR. 
  3. Penghasilan bunga dikoreksi seluruhnya menurut ketentuan fiskal karena pengenaan PPh-nya bersifat final. Artinya, PPh yang telah dipotong oleh bank sebagai pemberi penghasilan menurut ketentuan fiskal tidak boleh dijadikan sebagai Uang Muka Pajak (Prepaid Tax) atau pun Beban Usaha (Tax Expense) dalam penghitungan PPh Badan. Dengan demikian, penghasilan bunganya pun harus dikeluarkan dari penghitungan Taxable Income. 
Perbedaan pengakuan Income Tax Expense menurut standar akuntansi keuangan dan Income Tax Payable menurut ketentuan perpajakan di atas itulah yang menjadi fokus diterapkannya PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak