Home » , » Hubungan Istimewa Dalam UU PPh

Hubungan Istimewa Dalam UU PPh


Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Tahun 2008, khususnya Pasal 18 ayat 3a s.d. 3e, keleluasaan Wajib Pajak dalam penggunaan Special Purpose Company (SPC) atau Special Purpose Vehicle (SPV) semakin dipersempit. SPV ini selalu dikaitkan dengan hubungan istimewa antara pendiri SPV dengan SPV yang didirikan tersebut. Ini terlihat dari tambahan klausul di dalam Pasal 18, seperti terlihat berikut ini:
  • Wajib Pajak, yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk dimaksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. 
  • Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atu bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. 
  • Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

0 komentar:

Posting Komentar

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak