Barang Berwujud yang Menurut Sifat atau Hukumnya Berupa Barang bergerak

Apabila yang di jual adalah barang bergerak, maka cara penyerahan hak miliknya dilakukan sesuai dengan pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:
“Penyerahan  kebendaan bergerak,kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan tersebut oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tidak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.”

Dari ketentuan diatas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan simbolis. Selain yang diatur dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ilmu hukum juga mengenal tiga jenis penyerahan lainnya untuk benda berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak ini, yaitu:
  • Penyerahan dalam bentuk traditio brevi manu, yang berarti penyerahan tangn pendek. Penyerahan secara tangan pendek ini dapat terjadi misalnya seorang penyewa yang telah menguasai kebendaan yang diperjual-belikan tersebut kemudian membeli kebendaan yang semula disewa olehnya tersebut. Dalam hal ini penyerahan fisik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak lagi diperlukan.
    Subekti menyebutkan penyerahan secara tangan pendek cukup dilakukan  dengan suatu penyerahan saja. UU PPN & PPnBM mengenal juga penyerahan dalam bentuk ini, yaitu: sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1A ayat (1) huruf b (pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau sewa guna usaha (leasing).
  • Penyerahan dalam bentuk traditio longa manu, atau penyerahan secara tangan panjang ini,kebendaan yang diperjual –belikan berada di tangan seorang pihak ketiga, yang dengan tercapainya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga kebendaan yang dijual tersebut akan menyerahkannya kepada pembeli. Sehingga dalam hal ini penyerahan tidak dilakukan sendiri oleh penjual, melinkan oleh pihak ketiga, yang pada umumnya adalah orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh pembeli maupun penjual secara bersama-sama.
  • Penyerahan barang melalui juru kirim atau perusahaan jasa angkutan yang saat ini banyak dilakukan, adalah termasuk penyerahan dalam bentuk tradition longa manu. Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam dunia perdagangan, pembeli tidak bertemu secara langsung dengan penjual dan barangnya diserahkan kepada pembeli melalui juru kirim atau perusahaan jasa angkutan. Pasal 17 ayat (3) huruf a angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN &PPnBM menyebutkan: Penyerahan Barang
    Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat: Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Hal tersebut menandakan bahwa UU PPN & PPnBM mengenal juga penyerahan  dalam bentuk tradition longa manu ini.
  • Penyerahan dengan constitutum possessorium, atau penyerahan dengan tetap menguasai kebendaan yang dijual. Hal ini dapat terjadi karena misalnya A menjual kebendaan tertentu berupa mobil kepada B, tetapi mobil tersebut tidak diserahkan oleh A kepada B, karena A selanjutnya menyewa mobil tersebut dari B. ini berarti meskipun penyerahan secara fisik tidak dilakukan oleh A kepada B, namun ilmu hukum memperlakukan dan menganggap bahwa dengan terjadinya perjanjian sewa menyewa tersebut, A telah menyerahkan hak milik atas mobil tersebut kepada B, dan bahwa A selanjutnya hanya sebagai penyewa dari mobil yang telah dijual kepada B (sebagai pemilik mobil).
Saat ini penyerahan secara constitutum possessorium kerap ditemui pada transaksi pembiayaan. Jenis transaksi pembiayaan yang dilakukan melalui penyerahan secara constitutum possessorium ini dikenal dengan nama sale and lease back. Berikut tergambar dalam bagan 1 dibawah.

Mengenai sale and lease back dibawah, Direktur Jenderak Pajak pernah mengeluarkan surat edaran untuk memberikan pemahaman dan penerapan PPN-nya. Dalam surat edaran tersebut dipaparkan bahwa terhadap sale and lease back terdapat 2 (dua) kemungkinan dengan fokus pada lease back-nya, sebagai berikut:
  • Dalam hal penyewagunausahaan kembalinya merupakan sewa guna usaha dengan hak opsi:
  • Penyerahan Barang Kena Pajak dari lessee kepada lessor (sale) tidak temasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai karena:
  • Barang kena Pajak yang menjadi objek pembiayaan berasal dari milik lessee, yang dijual oleh lessee untuk kemudian dipergunakan kembali oleh lessee;
  • Lessor pada dasarnya hanya melakukan penyerahan jasa pembiayaan, tanpa bermaksud memiliki dan menggunakan barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut;
  • Penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dari lessee kepada lessor pada dasarnya merupakan penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
  • Penyerahan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi oleh lessor kepada lessee (lease back) merupakan jasa pembiayaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam hal penyewagunausahaan kembalinya merupakan sewa guna usaha tanpa hak opsi:
  • Penyerahan Barang Kena Pajak dari lessee kepada lessor (sale) dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  • Penyerahan jasa sewa guna usaha tanpa hak opsi oleh lessor kepada lessee (lease back) dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagai kegiatan usaha sewa menyewa pada umumnya.
  • Penyerahan hak milik atas barang bergerak yang dilakukan dengan cara penyerahan fisik penguasaan barang ini, dapat diketahui dari bunyi Pasal 17 ayat (3) huruff a PP No. 1 Tahun 2012 yang disebutkan pada bagian 1 dibawah ini:
  • Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat:
  • Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
  • Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian Cuma-Cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
  • Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
  • Harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan Faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisiten.

Merujuk pada penjelasan Pasal 17 ayat (3) huruf a PP No. 1 Tahun 2012, dikatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mesinkronisasikan saat terutangnya PPN/PPnBM dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalampraktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam praktik kegiatan usaha dan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka:

Penyerahan barang bergerak dapat terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain. Oleh karena itu PPN atau PPnBM terutang pada saat hak penguasaan barang telah berpindah kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli.

Perpindahan hak penguasaan atas barang bisa juga terjadi pada saat barang diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha angkutan, perusahaan angkutan, atau pihak ketiga lainnya. Oleh karena itu, PPN atau PPnBM terutang pada saat barang diserahkan kepada juru kirim atau perusahaan angkutan.

Saat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, tercermin prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam bentuk pengakuan sebagai piutang atau penghasilan dengan penerbitan faktur penjualan sebagai sumber dokumennya. 

Dalam kegiatan usaha, saat pengakuan piutang atau penghasilan dengan penerbitan faktur penjualan dapat terjadi tidak bersamaan dengan saat penyerahan barang secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. oleh karena itu, dalam rangka memberikan kemudahan administrasi terkait dengan saat penerbitan Faktur pajak, saat penerbitan Faktur penjualan ditetapkan sebagai saat penyerahan barang yang menjadi dasar saat terutangnya, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Termasuk dalam pengertian Faktur penjualan adalah dokumen lain yang berfungsi sama dengan Faktur penjualan.

Ketentuan tersebut sebenarnya mengatur tentang saat dan tempat terutangnya PPN atau PPnBM, namun karena salah satu saat terutangnya PPN atau PPnBM adalah saat penyerahan,maka ketentuan tersebut secara implisit menyimpulkan pula cara penyerahan hak milik atas Barang Kena Pajak, khususnya untuk kepentingan pengenaan PPN & PPnBM.

Informasi Jadwal Training

Pelatihan Pajak